Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui usulan pemerintah untuk menggabungkan Kementerian Riset dan Tekonologi (Kemenristek) bersama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Terkait hal itu, Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengatakan pihaknya memberikan catatan kritis sebagai mitra dari Kemendikbud. Ia melanjutkan, ada kemungkinan beban kerja dari Kemendikbud bakal menjadi bertambah.
“Karena itu menjadi penting secepatnya dipetakan supaya tidak menjadi beban baru bagi Kemendikbud, tapi bisa malah memperkuat keberadaan Dirjen Dikti,” kata Huda saat dihubungi Indozone, Jumat (9/4/2021).
Huda menilai usai adanya penggabungan ini perlu adanya penambahan pos wakil menteri yang khusus menangani Ristekbrin. Dengan demikian kinerja bisa lebih relevan dan tidak menjadi beban baru.
“Kemudian perlu ditambah pos, wakil menteri untuk khusus mengurus Ristekbrin. Makin relevan,” paparnya.
Selain itu, Huda mendesak agar pemerintah segera memetakan struktur. Mengingat pengalaman restrukturisasi penggabungan kelembagaan dalam sebuah kementerian itu selalu memakan waktu yang lama.
“Yang sudah-sudah bisa sampai dua tahun,” urainya.
BACA JUGA: Moeldoko Kesal Ditanyai Soal Partai Demokrat Versi KLB yang Ditolak Kemenkumham: Primitif
Sebelumnya diwartakan, dalam rapat Paripurna, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui digabungkannya Kementerian Riset dan Tekonologi (Kemenristek) bersama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Kemudian pemerintah bakal membentuk Kementerian Investasi.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco menjelaskan, keputusan persetujuan terhadap rencana pemerintah menggabungkan Kemenristek ke Kemendikbud dan membentuk Kementerian Investasi usai setelah DPR menerima Surat Presiden Nomor R-14/Pres/03/2021 perihal Pertimbangan Pengubahan Kementerian.
Setelah itu, kata Dasco, kemudian pihaknya melakukan rapat konsultasi pengganti rapat Bamus pada Kamis 8 April 2021 lalu.
