Pelatihan program kartu prakerja untuk gelombang keempat (batch IV) hingga saat ini belum bergulir. Pasalnya, komite program kartu prakerja saat ini tengah melakukan review terhadap pelaksanaan gelombang 1,2 dan 3, sesuai dengan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Sesuai rekomendasi KPK, komite prakerja menyepakati untuk melakukan perbaikan tata kelola program kartu prakerja berdasarkan rekomendasi dan masukan dari peserta rapat koordinasi. Komite juga menunda pelaksanaan batch IV sampai dengan dilaksanakan perbaikan tata kelola selesai dilakukan," ujar Plt Juru Bicara KPK, Ipi Maryati kepada Indozone, saat dihubungi pada Senin (22/6/2020).
Dari rekomendasi KPK tersebut, kata Ipi, komite prakerja juga menyepakati untuk membentuk tim teknis yang terdiri dari berbagai kementerian atau lembaga untuk perbaikan tata kelola program kartu prakerja.
"Komite juga akan meminta pendapat hukum kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara terkait pelaksanaan program kartu prakerja," tuturnya.
Sebagai informasi saja, program kartu prakerja hingga saat ini sudah diikuti oleh 680.918 peserta, mulai dari gelombang pertama hingga ketiga. Pemerintah sendiri menargetkan pembukaan pendaftaran hingga November 2020 untuk menjaring 5,6 juta peserta.
Setiap peserta nantinya akan mendapatkan Rp3,55 juta, yang berguna untuk mengikuti pelatihan, insentif bulanan selama empat bulan, dan juga uang survei, yang jika ditotal seluruh anggaran yang disediakan pemerintah untuk program prakerja mencapai Rp20 triliun.
