Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan keras menolak sikap Menteri Perdagangan RI, Muhammad Lutfi. Bukan tanpa alasan, sejak setahun lalu, PDIP telah memelopori gerakan menanam tanaman pendamping beras yang dilakukan oleh struktural Partai, eksekutif dan legislatif Partai.
"Tanaman tersebut mencakup sagu, ketela, umbi-umbian, jagung, pisang, talas, porang, sukun dan lain-lain. Nusantara begitu kaya dengan aneka rupa makanan, kekayaan hortikultura, yang seharusnya membuat menteri perdagangan percaya bahwa impor beras tidak perlu dilakukan," tutur Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (22/3/2021).
Hasto menjelaskan, keputusan Mendag Muhammad Lutfi soal impor beras sangat tidak tepat mengingat perekonomian nasional sedang terganggu akibat pandemi Covid-19. Menurutnya itu sama saja dengan menghambur-hamburkan uang negara.
"Menteri Perdagangan hanya menghambur-hamburkan devisa negara, untuk satu produksi pangan yang sebenarnya bangsa Indonesia bisa memroduksi pangan tersebut. Dalam situasi kontraksi ekonomi seperti saat ini penting untuk hemat devisa negara," ujarnya.
Untuk itu, PDIP mengajak semua pendukung, kader, dan anggota agar meningkatkan ketahanan pangan nasional secara swadaya masyarakat.
Dalam hal ini, kader partai diberi tugas untuk memberi teladan serta mengajak simpatisan dan masyarakat luas untuk secara sadar mengurangi ketergantungan terhadap konsumsi beras sehingga konsumsi beras yang digantikan oleh makanan lain sekitar 5 persen.
Meski jumlah itu tampak kecil atau sepele, namun bagi Hasto itu akan mengurangi kebutuhan nasional setara dengan 1,5 juta ton. Apabila ini berhasil dilakukan, maka Indonesia punya kesempatan untuk jadi eksportir beras.
Lebih lanjut Hasto mengingatkan agar menteri yang sejatinya adalah pembantu presiden harus sejalan dengan kebijakan politik pangan presiden, bukan malah jadi beban presiden.
"Memaksakan impor beras secara sepihak, tidak hanya bertentangan dengan politik pangan Presiden Jokowi, namun mencoreng muka Presiden Jokowi yang belum lama mengampanyekan gerakan cinta produksi dalam negeri," tegas politisi asal Yogyakarta itu.
