Kenaikan tarif wisata Candi Borobudur mendapatkan kritikan dari beragam pihak. Salah satunya sebagaimana yang disampaikan oleh Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Prasetyo Hadi.
Dia mengatakan, kenaikan tarif wisata ke wilayah candi senilai Rp 750 ribu untuk wisatawan lokal itu sangat membebani perekonomian rakyat.
"Sebaiknya pemerintah meninjau ulang rencana menaikan tarif wisata ke area Candi Borobudur. Selain karena kenaikan harga yang sangat membebani wisatawan, kebijakan ini tidak sejalan dengan prinsip pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19," kata Prasetyo kepada wartawan, Senin (6/6/2022).
Prasetyo bilang keputusan itu dinilai tidak sejalan dengan prinsip pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional.
Baca juga: Tere Liye Sindir Harga Tiket Candi Borobudur Berlapis: Selamat Datang di Sistem Kasta Baru
"Kondisi perekonomian rakyat saat ini sedang berupaya pulih dan bangkit dari keterpurukan, sehingga tidak tepat apabila ada kebijakan yang justru dapat menghambat kehendak-kehendak itu," imbuhnya.
Prasetyo memandang kurang tepat apabila kenaikan tarif wisata ke area Candi Borobudur sebagai upaya menjaga kelestarian situs bersejarah ini.
Pasalnya Prasetyo berujar ada cara-cara yang lebih logis untuk menjaga kedisiplinan turis selama berada di area wisata agar kelestarian candi tetap terjaga dengan baik.
"Ada cara-cara yang lebih logis untuk menjamin kelestarian candi, misalnya melalui edukasi dan komitmen menjaga sikap disiplin dan tidak melanggar aturan selama berada di area candi yang tertulis di setiap lembar tiket. Dan apabila terbukti melanggar, maka hukumannya berupa denda atau sanksi sosial lainnya. Menurut saya itu lebih dapat diterima publik dan tidak membebani rakyat," tegasnya.
Anggota Komisi II DPR RI ini berkata, alangkah baiknya pemerintah meninjau ulang rencana kenaikan tarif wisata ke area puncak Candi. Karena itu sudah pasti akan membebani rakyat dan menurunkan antusiasme para wisawatan untuk berkunjung.
"Kebijakan ini dapat menyebabkan berkurangnya antusiasme masyarakat ke Borobudur, dan sudah pasti banyak sektor ekonomi rakyat terganggu. Kami berharap pemerintah meninjau ulang kenaikan tarif wisata ini. Jangan kebijakan makin mempersulit rakyat," harapnya.
"Dengan kenaikan tarif yang fantastis ini, maka sektor usaha kecil atau UMKM seperti penginapan, kuliner, hingga pedagang souvenir turut terdampak pendapatannya akibat kebijakan ini," tambahnya Prasetyo.
