Aliansi Mahasiswa Indonesia Menggugat (AMIM) meminta pertangung jawaban pemerintah, DPR dan Kepolisian terkait kekerasan yang dilakukan aparat saat mengawal aksi di depan gedung DPR, Selasa (24/9).
Luthfi Hardi, Anggota AMIM dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (UIN) menilai kekerasan yang dilakukan aparat polisi terhadap mahasiswa telah mencederai demokrasi dan melanggar hak asasi manusia (HAM).
Ia memastikan demonstrasi yang dilakukan mahasiswa merupakan buntut dari kelalaian DPR dan pemerintah yang tidak mengedepankan kepentingan masyarakat dalam membuat UU. Seperti rancangan undang-undang yang bermasalah, misalnya UU KPK dan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).
Luthfi menambahkan gerakan mahasiswa pada Selasa kemarin untuk memberi peringatan bahwa negeri ini bukan hanya milik para penguasa semata yang bisa mengatur kebijakan demi kepentingan pribadi dan golongan, melainkan masih ada rakyat yang juga memiliki kepentingan.
"Demonstrasi yang kami lakukan adalah menyuarakan penolakan terhadap sejumlah kebijakan pemerintah dan DPR yang keliru," ujar Luthfi, dalam jumpa pers di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP), Jakarta, Rabu (25/9).
Senada dengan Luthfi, anggota AMIM lainnya, Muhammad Bimas Abidin menyatakan upaya yang dilakukan kepolisian dalam menggamankan demo mahasiswa telah mencoreng wajah demokrasi. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya tindakan serupa yang dilakukan kepolisian di sejumlah daerah.
"Pihak keamanan juga melakukan kepada teman-teman mahasiswa yang ada di daerah-daerah lain yang melakukan demonstrasi di Indonesia," ujar Bimas.
Selain meminta pertanggung jawaban Joko Widodo, Bambang Soesatyo dan Jenderal Polisi Tito Karnavian, AMIM juga menyatakan sikap terkait bentrokan mahasiswa yang terjadi dalam aksi menolak revisi dan rancangan UU berbau kontroversi. Yakni
1. Mengecam dan mengutuk keras tindakan represif aparat kepolisian.
2. Bebaskan kawan-kawan mahasiswa yang ditangkap di seluruh Indonesia.
3. Mendesak presiden menerbitkan Perppu untuk merevisi UU KPK yang sudah disahkan DPR.
4. Membatalkan rancangan RKUHP yang mengibiri rakyat.
5. Mendesak pengesahaan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.
6. Menyerukan kepada seluruh mahasiswa untuk melakukan perlawanan dan turun ke jalan dikampus masing-masing dan di gedung DPR.
