Setelah DPRD Kota Tangerang yang ingin bikin pakaian dinas berbahan Louis Vuitton dengan anggaran Rp675 juta, kini giliran DPRD Provinsi Sulawasi Selatan menganggarkan hampir Rp1 miliar untuk pakaian dinas.
Sekretaris DPRD Sulsel, Muhammad Jabir mengatakan pengadaan baju dinas untuk 85 anggota DPRD Sulsel mencapai Rp935 juta.
Saat ini tahapan tender sedang memasuki masa sanggah. Jabir mengatakan pengadaan baju dinas DPRD ditunda dua tahun karena pandemi Covid-19.
"Kita baru anggaran tahun ini, karena memang dua tahun sejak anggota dewan dilantik belum dianggarkan. Tahun 2020 kemarin anggaran DPRD juga direfocusing, jadi baru tahun ini," ujarnya, dikutip dari Antara, Senin (16/8/2021).
Masing-masing anggota DPRD akan menerima 3 stel pakaian dinas yang terdiri atas Pakaian Sipil Harian (PSH), Pakaian Sipil Resmi (PSR) dan Pakaian Dinas Harian (PDS). Jabir menegaskan pengadaan pakaian dinas itu sudah sesuai dengan Peraturan Gubernur.
"Ini kan standar bajunya masuk di standar biaya umum, ada di Pergub mengatur itu. Satu anggota kan dapat tiga baju, kalau dikalikan maka anggaran dapat segitu dengan total 85 anggota dewan. Jadi anggarannya tidak bisa lewat dari standar biaya diatur Pergub," ucap dia kembali menjelaskan.
"Cuma Rp 900-an juta. Dan saya juga tidak tahu penjahitnya siapa. Pada intinya, paketnya ini diserahkan ke masyarakat dan saya pikir jangan terlalu disoroti." tambahnya.
Jabir menegaskan mereka akan memakai jasa penjahit lokal, sehingga bisa menggerakkan roda perekonomian masyarakat kecil.
Namun, Lembaga Pemantauan Legislatif (Kopel) Indonesia menyayangkan hal ini dan menilai anggota DPRD Sulsel tidak peka dengan kondisi masyarakat sekarang.
Peneliti senior Kopel Indonesia, Herman mengatakan pakaian dinas tidak ada urgensinya dengan penanganan pandemi dan tidak ada kaitannya juga dengan peningkatan kerja anggota dewan.
