Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk mencegah penularan dan penyebaran virus corona (Covid-19) di Indonesia. Salah satunya melaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang telah diumumkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu.
Pengamat tata kota Universitas Trisakti, Yayat Supriatna, mengatakan sejuah ini pelaksanaan PSBB di Provinsi DKI Jakarta masih belum maksimal penerapannya. Karena itu harus dilakukan evaluasi secara mendalam apa yang menjadi penyebabnya.
"Selama dua minggu ini terjadi penurunan atau tidak? kalau tidak menurun berarti ada masalah di dalamnya?" ungkapnya Yayat kepada Indozone, Jakarta, Rabu (22/4/2020).
Yayat menyampaikan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan harus memperhatikan dan mencermati pelaksanaan PSBB apakah memang sudah berjalan dengan efektif atau tidak. Selain itu, juga menganalisa pemberian izin operasional perusahaan dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin) selama pandemi Covid-19 di luar 11 sektor yang dikecualikan.
"Bagaimana ada perbedaan antara kebijakan Kemenperin yang memberikan izin kepada industri untuk tetap dijalan," jelasnya.
"Kalau misalnya Gubernur mengatakan bahwa kebijakan-kebijakan pusat yang memberikan rekomendasi terkait dengan kegiatan (perusahaan) selama proses PSBB berlangsung ternyata tidak menurunkan tingkat kesadaran masyarakat, tidak menurunkan aktivitas, makanya harus ada keberanian itu melihat tumpang tindih kewenangan, itu harus dilihat dari kegiatan-kegiatan," tambahnya.
Dia menegaskan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan harus punya prinsip bahwa pelaksanaan PSBB tersebut fokus pada persoalan kesehatan atau ekonomi. Sehingga menjadi jelas posisi Pemprov DKI Jakarta dalam melaksanakan dan menjalankan penanggulangan Covid-19 di DKI.
"Terus melihat, sebetulnya PSBB ini lebih fokus kepada masalah kesehatan atau masalah ekonomi? Apinya dimana, apinya ini di Covid-19 ini, ternyata panasnya dan asap di ekonomi, asapnya ke mana-mana yang bikin orang sesak karena masalah ekonomi membuat orang sesak napas, enggak bisa di bekerja," pungkasnya.
Menurutnya, PSBB di Jakarta bisa berjalan lancar apabila berhasil menemukan titik permasalahannya. Bisa juga mencontoh dari kota di negara lain.
"Artinya apa? kalau apinya tidak dipadamkam, Covid-19 jalan terus, tapi kalau asapnya juga tidak dikendalikan (bahaya), jadi mana ini? ada semacam ada perdebatan ini. Bagaimana kita ingin menangani masalah kesehatan dengan masalah ekonomi. Kenapa enggak sekaligus aja di-lockdown. Gaya India, Malaysia, dengan lockdown-nya atau kota-kota lain," sebutnya memberikan contoh.
