Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, telah menerbitkan Keputusan Gubernur (Kepgub) nomor 386 tahun 2020 tentang Penerima Bantuan Sosial (Bansos) Bagi Penduduk yang Rentan Terdampak Covid-19 dalam Pemenuhan Kebutuhan Pokok selama pelaksanaan PSBB di Provinsi DKI.
Namun, dalam Kepgub ini tercatat ada yang berprofesi sebagai PNS dan TNI aktif yang berhak menerima bansos.
"Saya apresiasi Anies sudah ada Kepgub Penerima bansos ini. Tapi sayangnya ada PNS dan TNI aktif yang masuk daftar penerima bansos ini. Apa itu boleh, apa tepat sasaran? Ini harus dievaluasi lagi secara menyeluruh," kata Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono di Jakarta, Rabu (22/4/2020).
Mujiyono mengantakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah melibatkan pihak swasta dalam menyediakan bansos, yakni pihak swasta berupa retail modern yang memiliki gudang dan stok cukup banyak. Sehingga, masyarakat diminta bersabar karena pendistribusian bansos itu harus tepat sasaran.
"Informasi dari Pasar Jaya, mereka telah melibatkan retail besar, seperti Lotte Mart, Hypermart dan Transmart. Pihak swasta ini diminta menyuplai bansos senilai yang sama dengan pasar jaya untuk tanggal-tanggal tertentu," ujarnya.
Berdasarkan data yang diterima Mujiyono, bansos yang dipasok dari pihak swasta ini hampir separuh pasokan bansos yang dibutuhkan penerima sesuai Kepgub, yakni 1,194 juta kepala keluarga. Rinciannya, untuk Lottemart akan memasok hingga 175 ribu paket, Hypermart 110 ribu paket, dan Transmart 252 ribu paket bansos.
Total pasokan bansos dari retail swasta ini mencapai 537 ribu paket.
"Mungkin mekanismenya beli langsung. Swasta menyediakan paket sesuai pesanan, isi komoditasnya sama, nilainya juga sama sekitar Rp 600 ribu. Nanti pasar jaya yang membelinya sesuai alokasi bansos dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," jelasnya.
Selain itu, sambung dia, Perumda Pasar Jaya juga menyediakan 598 ribu paket bansos yang dikemas sendiri. Pengemasan bansos itu dilakukan di Jakgrosir induk di Pasar Induk Kramat Jati, lalu Jakgrosir Kedoya, Jakgrosir walang baru, gedung baru pasar rumput dan gedung JIEP.
"Selama PSBB ini, pendistribusian bansos harus dievaluasi menyeluruh. Karena penjadwalan banyak yang berubah, ada yang mundur hingga empat hari. Kasian masyarakat, mereka menunggu bantuan itu. Ke depan, saya usulkan agar diberikan bantuan tunai saja," tegasnya.
Selain berisi daftar nama dan data 1.194.633 Kepala Keluarga (KK) penerima bantuan, Kepgub itu mengatur juga tentang jenis bansos yang diberikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta senilai Rp149.500 per paket sampai ke petunjuk teknis penyaluran bansos tersebut dan verifikasi penerima bansos.
