Menteri Dalam Negeri Jenderal Polisi (Purn) H. Muhammad Tito Karnavian menilai jabatan baru yang diterimanya merupakan momentum yang tepat dalam perjalanan karir diluar Kepolisian RI.
Menurut Tito setelah menerima amanah sebagai Mendagri sekaligus kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), dirinya harus rela melepas jabatan Kapolri dan keanggotaan Korps Bhayangkara.
Hal ini jugalah yang menjadi pengalaman dalam perjalanan karirnya di jabatan sipil. Terlebih, kultur atau budaya kerja juga sangat berbeda dibandingkan di lingkungan Kepolisian.
"Ini hal baru bagi saya, masuk ke yang sepenuhnya sipil, yang memiliki kultur dan tata nilai yang berbeda dengan Kepolisian. Meskipun pengalaman saya di Kepolisian salama 33 tahun cukup panjang, pernah jadi Kapolda Papua, Kapolda Polda Metro Jaya, mengelola BNPT, hingga Kapolri, tetap ini merupakan pengalaman yang baru," jelas Tito saat acara pisah sambut di gedung Kemendagri, Jakarta, Rabu (23/10).
Tito memahami tantangan di Kemendagri tak seperti di Kepolisian RI, dari segi kultur, pejabat sipil memiliki tata nilai tersendiri. Disiplin dan komando tunggal di Kepolisian tidak akan ada lagi. Ia harus beradaptasi dengan kultur yang lebih cair dan fleksibel.
Apalagi dengan adanya sistem Otonomi Daerah, kepala daerah memiliki kewenangan tersendiri dalam mengurus daerahnya, meski tetap dalam pengawasan Kemendagri sebagai poros pemerintahan dalam negeri.
Ia pun meminta dukungan semua pihak khususnya jajaran Kemendagri dan BNPP untuk bersama membaktikan diri pada bangsa dan negara untuk menjawab tantangan tersebut.
"Prinsipnya saya ingin diterima di keluarga besar Kemendagri dan BNPP, saya juga mengharapkan dukungan dari seluruh jajaran untuk bersama kita
membaktikan diri pada pemerintah, bangsa, negara, dan masyarakat sesuai yang diamanatkan kepada Kemendagri dan BNPP," ujar Tito.
