Mantan Menteri Keuangan RI Muhammad Chatib Basri mengatakan bahwa insentif pajak yang diberikan pemerintah dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kurang efektif untuk mendongkrak secara cepat perekonomian yang melemah akibat turunnya daya beli masyarakat. Agar lebih efektif, Chatib mengusulkan dana yang dialokasikan untuk insentif pajak bisa dialihkan ke Bantuan Langsung Tunai (BLT).
"Sejak awal saya bilang insentif pajak tidak akan berjalan. Kenapa? Karena ketika perusahaan mengalami kerugian mereka juga tidak akan membayar pajak," ujar Chatib dalam diskusi virtual hari ini, Rabu (19/8/2020).
Chatib menyebutkan, total insentif pajak yang diberikan pemerintah untuk dunia usaha dalam program PEN mencapai Rp94,61 triliun. Lalu insentif pajak untuk UMKM Rp2,4 triliun, dan insentif pajak di bidang kesehatan mencapai Rp9,05 triliun. Menurutnya hal itu tidaklah efektif sebab aktifitas ekonomi memang masih minim.
"Jika tidak ada aktivitas ekonomi, kenapa pemerintah harus mengalokasikan anggaran untuk insentif pajak? Nantinya, ketika ekonomi sudah berjalan kembali, maka pemerintah baru bisa memberikan insentif pajak," tuturnya.
Maka itu, Chatib menilai, pemerintah sebaiknya fokus saja mengalokasikan anggaran PEN untuk program BLT, sebab BLT juga lebih baik daripada sembako karena manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat dan mampu mendongkrak konsumsi dalam negeri.
"Jika Anda membicarakan sembako, itu hanya menjadi proyek karena semua orang meminta-minta. Ketika bicara sembako akan ada sarden, ketoprak, dan lain-lain. Tapi uang itu sangat mulia dibandingkan yang lain. Jadi sebenarnya sesimpel itu," pungkasnya.
