PDI Perjuangan (PDIP) langsung mengeluarkan instruksi setelah Wali Kota Bandung Yana Mulyana terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (14/4/2023).
Diketahui Yana Mulyana bersama lima orang lainnya telah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap pengadaan CCTV dan jaringan internet untuk program Bandung Smart City.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan, dalam instruksi tersebut PDIP meminta kadernya untuk tidak menyalahgunakan amanah rakyat.
"Kami mengingatkan kembali begitu kami mendengar adanya OTT, kami mengeluarkan instruksi kembali untuk mengingatkan seluruh kader-kader PDI Perjuangan untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan," kata Hasto kepada wartawan, dikutip Minggu (16/4/2023).
Baca Juga: Fakta-fakta Kasus Suap Walkot Bandung, Kode ‘Nganter Musang King’ hingga Beli Sepatu LV
Hasto mengatakan, isi instruksi partai itu sejalan dengan perintah Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri agar kader tidak korupsi.
“Ibu Megawati sudah berulang kali mengingatkan jangan menerima gratifikasi dan sebagainya, itu sebagai bentuk konsistensi. Jangan pernah menyalahgunakan kekuasaan. Itu pesan Ibu Mega,” tutur Hasto.
“Dan kami menjawab melalui pendekatan sistem pencegahan, tetapi juga memberikan sanksi yang tegas bagi kader-kader PDI Perjuangan yang terlibat korupsi," imbuhnya.
Lebih lanjut Hasto menyatakan, sikap PDIP yang tegas terhadap upaya pencegahan korupsi menjadi sinyal bahwa parpol berlambang banteng bermoncong putih mendukung pengesahan RUU Perampasan Aset.
"Sikap PDIP sangat jelas, apalagi sejarah menunjukkan PDI Perjuangan ini, kan, lahir sebagai suatu antitesis dari pemerintahan Orde Baru yang sarat akan KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme. Itulah roh yang ikut mendorong lahirnya PDI Perjuangan, UU KPK juga lahir pada masa pemerintahan Ibu Megawati Soekarnoputri," ungkap Hasto.
Baca Juga: Terucap Kalimat ‘Everybody Happy’ Usai Wali Kota Bandung Yana Mulyana Terima Suap
PDIP, lanjut Hasto, terus mendorong seluruh kader mengintegrasikan sistem perpajakan dan mengedepankan transaksi nontunai. Hal ini menjadi pertanda PDIP mendukung pengesahan RUU Perampasan Aset.
"PDI Perjuangan juga mengubah cara pemilihan pimpinan partai dengan demokrasi berdasarkan merit system, semua dalam rangka memerangi korupsi dengan meningkatkan kelembagaan partai," pungkasnya.
Artikel Menarik Lainnya:
