Fraksi PDI Perjuangan di DPRD DKI Jakarta mengkritik kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait normalisasi atau naturalisasi sungai untuk menangani masalah banjir yang kerap melanda Ibukota.
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Fraksi PDIP DKI Jakarta, Ima Mahdiah yang menanggapi mengenai laporan pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DKI Anies Baswedan Tahun Anggaran 2020.
"Sejauh ini terutama di tahun 2020, tidak ada satu kilometer pun bantaran sungai yang dilakukan naturalisasi atau pun normalisasi," ucap Ima dalam keterangannya, Rabu (21/4/2021).
Menurut Ima, upaya mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut dalam menangani banjir yang hampir setiap tahun melanda hanya program-program kecil.
Anggota Komisi E DPRD DKI ini pun menilai Anies tak menjalankan program yang menjadi proritas utama penanggulangan banjir, seperti normalisasi sungai.
"Yang dilakukan hanya upaya-upaya minor dalam program penanggulangan banjir. Kami melihat banjir belum menjadi salah satu prioritas utama bagi Bapak Gubernur," tandasnya.
Diberitakan sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengakui bahwa kasus mafia tanah yang terjadi di Ibukota turut menghambat proses pembebasan lahan untuk menjalankan normalisasi sungai.
"Kami sendiri terkait penanganan banjir, termasuk yang menjadi lambat terkait pembebasan lahan normalisasi," ucapnya saat ditemui di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (9/3/2021).
"Karena terkait masalah sengketa lahan, masalah tanah, kepemilikan dan sebagainya dan juga mafia-mafia tanah," tambah politisi Partai Gerindra tersebut.
