Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik kecewa dengan pernyataan dari Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bahri soal kejanggalan anggaran Rencana Kegiatan Tahunan DPRD DKI 2021
Menurut Taufik, Kemendagri seharusnya berdiskusi terlebih dahulu dengan DPRD DKI jika ditemukan kejanggalan dari susunan RKT itu. Pasalnya, ia mengimbau Kemendagri memahami perbedaan kegiatan DPRD dengan Kesekwanan.
"Makanya sebenarnya kalau ngomong tuh dipilah dong, ada kegiatan DPRD, ada kegiatan kesekwanan. Jangan DPRD saja, itu bukan urusan kita," ucap Taufik kepada awak media, Rabu (23/12/2020).
Baca Juga: Kemendagri Temukan Kejanggalan Anggaran RKT DPRD DKI 2021: Kegiatan Belanja Komputer
Oleh sebab itu, politisi Partai Gerindra ini mengajak pihak Kemendagri untuk berdiskusi dengan DPRD DKI. Sehingga, tidak muncul berbagai polemik di masyarakat mengenai usulan RKT 2021.
"Supaya jangan muncul ke publik dulu gitu loh. Sekarang kan bukan kegiatan kita. DPRD itu kan ada dua, ada kedewanan, ada kesekwanan. Nah ini urusan kesekwanan tapi disebutnya DPRD saja gitu," terangnya.
Seperti diketahui, Bahri mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan kejanggalan dalam penginputan sejumlah anggaran. Salah satunya adalah anggaran belanja komputer, dan belanja gaji dan tunjangan Sekretariat DPRD.
"Di sana ada kegiatan belanja komputer. Ada isinya ngaco, kita benahi, belanja tunjangan juga di sini," ungkap Bahri.
