Presiden Joko Widodo telah memilih Kalimantan Timur sebagai calon ibu kota Republik Indonesia, menggantikan DKI Jakarta. Paling tidak ada dua daerah di Kaltim, jadi opsi yakni Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara.
Pemerintah memastikan jika lahan yang dipakai untuk pembangunan ibu kota anyar adalah lahan negara. Namun, misalnya, lahan milik negara di Penajam Paser Utara, saat ini dikelola oleh 7 perusahaan.
Data dari Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, lahan tersebut dikelola perusahaan swasta melalui izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) ataupun Hutan Tanam Industri (HTI).
Berdasarkan data izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup, total ada sekitar 164.975, 81 hektare lahan negara di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dikelola tujuh perusahaan swasta.
Pemanfaatan lahan milik negara di wilayah Penajam Paser Utara terluas dikelola PT ITCI Hutani Manunggal dengan 41.219,97 hektare, dan 36.251,46 hektare lahan negara dikelola PT ITCI Kartika Utama. ITCI merupakan perusahaan yang dimiliki oleh Hashim Djojohadikusomo yang merupakan kakak dari Prabowo Subianto.
Selain ITCI, lahan milik negara seluas 32.439,39 hektare dikelola PT Balikpapan Wana Lestari, 19.109,04 hektare dikelola PT Belantara Subur dan 14.800,18 hektare dikelola PT Fajar Surya Swadaya. Sedangkan 10.457,28 hektare lahan negara dikelola PT Inhutani dan PT Greaty Sukses Abadi yang mengelola 10.698,16 hektare.
"Lahan milik negara yang dikelola tujuh perusahaan tersebut, bisa kapan saja diambil oleh negara apabila negara membutuhkan untuk pengembangan pembangunan," ujar Pelaksana tugas Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Kabupaten Penajam Paser Utara, Sonny Wijaya dilansir kantor berita Antara.
