DPR RI mengkritik Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Laiskodat yang mewacanakan kebijakan agar peserta didik tingkat SMA/SMK memulai waktu belajar di sekolah pada pukul 05.00 WITA.
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menilai, kebijakan Gubernur Viktor Laiskodat tersebut akan banyak merugikan siswa dan orang tua murid. Ia menilai, kebijakan tersebut harus terlebih dulu dikaji secara matang.
"Meskipun sebagai kepala daerah yang bertanggungjawab pada penyelenggaraan pendidikan di SMA/SMK baiknya kebijakan yang dikeluarkan harus berdasarkan kajian matang,” kata Huda kepada wartawan, Rabu,(1/3/2023).
Baca Juga: Tak Setuju Kebijakan Anak Sekolah di NTT Masuk Jam 5 Pagi, DPR: Terlalu Pagi Itu!
Lebih lanjut Huda mengungkapkan, dirinya mendapatkan informasi bahwa kebijakan Viktor Laiskodat tersebut belum ada kajian akademisnya. Pasalnya, kebijakan itu hanya disampaikan Viktor Laiskodat ke kepala dinas pendidikan dan para kepala sekolah secara lisan.
Bahkan, kata Huda, kebijakan itu juga belum tersosialisasikan kepada para stakeholder pendidikan, baik tenaga kependidikan maupun para siswa-siswi peserta didik.
“Maka wajar saja jika kebijakan tersebut mendapatkan banyak respons negatif di level publik NTT,” ungkapnya.
Menurut Huda, upaya membangun disiplin tidak harus dengan kebijakan memulai kegiatan belajar mengajar sejak pukul 05.00 pagi.
Huda menambahkan, saat sekolah dimulai pukul 5 pagi maka siswa harus telah sekitar bersiap pukul 4 pagi. Ia pun mempertanyakan soal kajian keamanan siswa saat perjalanan ke sekolah.
"Apakah sudah tersedia angkutan yang aman. Sebab jumlah sekolah SMA/SMK relatif tidak sebanyak sekolah dasar sehingga pasti akan menyulitkan para peserta didik,” beber dia.
Baca Juga: Heboh Kebijakan Masuk Sekolah Jam 05.00 WITA untuk Pelajar SMA dan SMK di NTT
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga mengaku tidak mengetahui soal relevansi masuk sekolah jam 5 pagi dengan upaya meningkatkan kualitas pembelajaran.
Sebab, kata dia, proses pembelajaran itu ditentukan pada kualitas pendidik, ketersediaan sarana prasarana pendidikan yang memadai, hingga dukungan orang tua siswa.
“Harusnya kepala daerah fokus saja bagi upaya untuk memastikan kesejahteraan guru, penyediaan sarana prasarana pendukung pendidikan, hingga menciptakan ekosistem pendidikan di kalangan orang tua siswa untuk mendukung kualitas pembelajaran di sekolah,” pungkas Huda.
