Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengkritik wacana jam masuk anak sekolah di Nusa Tenggara Timur (NTT) mulai pukul 05.00 WITA. Dia bilang masih ada cara lain untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan.
"Saya tidak setuju dengan kebijakan itu karena masih banyak cara lain untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan kita," ujar Huda kepada wartawan, Selasa (28/2/2023).
Baca Juga: Heboh Kebijakan Masuk Sekolah Jam 05.00 WITA untuk Pelajar SMA dan SMK di NTT
Dijelaskan Huda, harus ada beberapa pertimbangan sebelum kebijakan tersebut diterapkan. Misalnya jarak sekolah di NTT yang relatif masih jauh dari kediaman siswa.
"Artinya dengan waktu yang cukup sangat pagi itu menurut saya relatif susah untuk diterapkan dalam konteks begini karena akses yang sangat jauh. Akses siswa ke sekolah sangat jauh," beber dia.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini berujar ada cara lain yakni merubah jam pulang siswa dan bukan malah jam masuk sekolah yang dimajukan.
"Terlalu nyubuh itu, terlalu pagi itu jam 5. Komprominya ya kalau mau bukan jam masuknya, tapi jam pulangnya. Jadi bukan jam masuk yang dilakukan pembaharuan tapi jam pulang sekolahnya yang bisa ditambahkan," tegas Huda.
Video Viral
Sebelumnya diwartakan, Media sosial dihebohkan dengan viralnya video tentang Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat yang menerapkan kebijakan aktivitas sekolah mulai jam 05.00 WITA bagi SMA dan SMK di Kupang.
Seperti dilansir ANTARA, orang nomor satu di NTT itu menginginkan agar dengan sekolah mulai pukul 05.00 WITA NTT bisa menciptakan para pelajar dan sekolah yang unggul.
Baca Juga: Anak Sekolah di NTT Bakal Masuk Sekolah Jam 5 Pagi, Ombudsman: Perlu Didiskusikan Lagi
Bahkan Gubernur Laiskodat menginginkan satu atau dua sekolah dari daerah ini harus masuk 200 sekolah unggul nasional.
Sementara itu, Kepala Ombudsman Nusa Tenggara Timur (NTT) Darius Beda Daton meminta kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT Linus Lusi untuk mengkaji kembali kebijakan penerapan aktivitas sekolah mulai jam 05.00 WITA bagi SMA dan SMK di Kupang.
"Setelah saya mendapatkan potongan video berisi soal kebijakan tersebut yang disampaikan oleh Pak Gubernur, saya meminta agar kebijakan itu mohon didiskusikan kembali dengan komite sekolah dan para orang tua," katanya di Kupang, Selasa (28/2/2023).
Artikel Menarik Lainnya:
