Ketua DPR RI Puan Maharani menaruh perhatian besar pada isu kesetaraan gender dalam Inter Parliamentary Union (IPU) yang berlangsung pada 20-24 Maret di Nusa Dua, Provinsi Bali.
Dalam pidatonya di pembukaan sidang ke-144 IPU, Puan mengingatkan, perempuan terkena dampak yang paling besar dari delapan puluh persen dari displaced persons akibat perubahan iklim. Oleh sebab itu di depan parlemen anggota IPU Puan menekankan perlu bekerja sama untuk memastikan kepentingan perempuan tetap didengar, dan kebutuhannya diperhatikan.
“Ketidaksetaraan gender berarti tidak dilaksanakannya secara penuh demokrasi dan hak asasi manusia. Kita perlu memastikan partisipasi aktif perempuan pada proses pengambilan keputusan, terutama di badan publik. Kesetaraan gender juga terkait akses kepada kekuasaan,” ujar Puan dalam siaran persnya, Rabu (23/3/2022).
Baca Juga: Lakukan Transisi Energi, Negera Berkembang Disebut Perlu Dukungan Teknologi dan Investasi
Mantan Menko PMK ini memadang, perempuan perlu mendapat akses yang sama kepada kekuasaan dan untuk menjadi bagian dalam pengambilan keputusan. Sehingga mereka yang memegang kekuasaan harus memiliki wawasan untuk mengembangkan kesetaraan gender.
“IPU harus berada di garis terdepan, lead by example, dalam mengarusutamakan kesetaraan gender,” beber Puan.
Lebih lanjut, Ketua DPP PDI Perjuangan itu menegaskan, parlemen dapat menjadi agen perubahan dalam mengimplementasikan agenda kesetaraan gender yang lebih baik di negaranya masing-masing.
“Partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan akan memungkinkan terciptanya kepemimpinan perempuan di berbagai bidang. Kepemimpinan perempuan dapat terlaksana jika terdapat dasar kesetaraan gender yang solid di masyarakat,” tegas Puan.
“Membangun kesetaraan gender tidak dapat dilakukan sendiri oleh perempuan. Dibutuhkan kemitraan dan dukungan dari laki-laki. Pendidikan dan lingkungan yang kondusif juga berperan penting dalam membangun kesetaraan gender,” tambah Puan.
Dalam pembukaan IPU minggu (20/3/2022) malam, turut hadir sekaligus membuka sidang ke-144 IPU Presiden Jokowi, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dan sejumlah petinggi negara lainnya.
