Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap ingin pelaksanaan Pilkada dilakukan pada tahun 2022 dan 2023. Keinginan tersebut sejalan dengan draft RUU Pemilu yang mengatur pelaksaan Pilkada 2022 dan 2023.
“PKS mendukung Pilkada tetap tahun 2022 dan 2023,” kata Ketua Departemen Politik DPP PKS, Nabil Ahmad Fauzi kepada Indozone, Jumat (29/1/2021).
Menurut Fauzi, ada beberapa alasan utama mengapa PKS tetap mendukung Pilkada untuk dilaksanakan sesuai jadwal pada 2022 dan 2023. Pertama, faktor kesiapan dan kerumitan yang akan timbul jika Pilkada digelar serentak dengan tahun yang sama dengan Pileg dan Pilpres.
“Belajar dari betapa rumit dan evaluasi yang ada terhadap Pemilu serentak 2019 lalu, Indonesia belum siap secara struktur dan infrastruktur jika Pilkada di gelar pada tahun yang sama dengan Pilpres dan Pileg 2024,” jelas dia.
Kemudian, jika pelaksanaan Pilkada Serentak diundur menjadi 2024 banyak kepala daerah yang akan diisi oleh pelaksana tugas (Plt).
Kata dia, di momen seperti pandemi Covid-19 diperlukan pemimpin daerah yang defitinitif. Pasalnya pandemi tersebut belum bisa diperkirakan sampai kapan akan berlangsung.
“Pemimpin daerah definitif snagat di perlukan, terlebih Indonesia masih menghadapi tantangan besar mengenai penanganan Pandemi Covid-19, khususnya dari aspek kesehatan dan pemulihan sosial ekonomi masyarakat yang diprediksi dampaknya masih akan berlangsung pada tahun 2022 dan 2023,” ujarnya.
Maka dari itu, PKS menilai bahwa diperlukan kepemimpinan daerah hasil mandat rakyat yang definitif dengan kewenangan penuh untuk menangani tantangan tersebut.
“Hal ini juga penting bagi meringankan beban dari Pemerintah Pusat,” tandasnya.
Sebelumnya Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat menegaskan alangkah baiknya Pilkada dilaksanakan pada tahun 2024. Kata dia, PDIP berpendapat bahwa persoalan pilkada lebih pada aspek pelaksanaan dan bukan pada substansi undang-undangnya.
“Atas dasar hal tersebut, sebaiknya Pilkada Serentak tetap diadakan pada tahun 2024. Hal ini sesuai dengan desain konsolidasi pemerintahan pusat dan daerah,” kata Djarot kepada Indozone, Kamis (28/1/2021).
