Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta tak teledor dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanda Daerah (RAPDB). Gubernur Anies Baswedan dan jajarannya diminta untuk bekerja lebih keras dan teliti.
Hal ini disampaikan anggota DPD RI Fahira Idris setelah ramai polemik anggaran lem Aibon di APBD DKI Jakarta. Dia menilai hal tersebut sangat penting dan harus menjadi pegangan.
Senator dari DKI Jakarta itu melihat masih adanya kelemahan dalam sistem e-budgeting DKI Jakarta. Kelemahan ini harus disiasati dengan ketelitian.
"Sekali lagi saya minta kepada semua jajaran Pemprov DKI Jakarta untuk tidak teledor. Saat ini, jarum saja jatuh di Balai Kota bisa jadi sasaran masalah, apalagi keteledoran dalam memasukkan anggaran," kata Fahira, Jumat (1/11).
Menurut wanita berusia 51 tahun tersebut, kejadian anggaran janggal bahkan tidak masuk akal, sudah beberapa kali terjadi pada periode gubernur sebelumnya.
Misalnya soal pembelian lahan seluas 4,6 hektare oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah DKI dengan anggaran sebesar Rp648 miliar bersumber dari APBD DKI 2016 yang ternyata aset Pemprov sendiri.
Ada juga kasus pengadaan serta penggelembungan alat uninterruptible power supply (UPS) dalam APBD DKI Jakarta 2014. Bahkan kedua kasus yang anggaran tidak masuk akal ini sudah masuk dalam APBD yang disahkan.
"Jika hal-hal seperti ini masih terjadi artinya memang sistem e-budgeting DKI harus diperbaharui agar lebih smart sehingga tidak perlu mengecek secara manual jika ada kegiatan pengadaan dan anggaran janggal," tuturnya.
Jadi, lanjut Fahira, dalam e-budgeting ada sistem yang mampu mengecek otomatis sehingga tidak ada lagi masalah anggaran aneh karena kesalahan input data. (MA)
