Karena kemunculan anggaran yang terbilang tak masuk akal dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) 2020 DKI Jakarta, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi justru mengomentari tugas para Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta.
Ia menilai bahwa keberadaan TGUPP ini punya peran mengingatkan para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menginput anggaran di e-Budgeting.
"TGUPP sebanyak itu, dimana dia. Jangan dijadikan TGUPP ini hanya memakutkan SKPD, mereka jadi enggak kerja," ujar Pras di gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (1/11).
Ia menilai, masalah Jakarta itu banyak mulai dari kemacetan, banjir, rumah susun sederhana sewa (rusunawa) hingga transportasi umum.
Bahkan, politisi partai banteng tersebut juga membandingkan kinerja pemerintahan Gubernur Anies Baswedan dengan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Menurutnya, Ahok justru hanya menerima predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari hasil laporan keuangan BPK dengan deretan pembangunan terbilang nyata. Dibanding Anies yang saat ini menerima predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
"Kenapa sekarang meskipun WTP tapi selalu defisit. SILPA kemarin mana? Ayo kita kerjasama, ajak ngobrol lah kita duduk bareng untuk kepentingan masyarakat Jakarta. Ini revisi begini yang mana?," terangnya.
Sebelumnya, Prasetyo juga meminta agar Gubernur Anies tak menyalahkan pemerintahan sebelumnya.
"Pak Anies jangan menyalahkan pemerintahan sebelumnya. Koreksi dulu," pungkasnya. (NS)
