Asosiasi Pengusaha Pernikahan dan Gaun Indonesia (APPGINDO) meminta pemerintah untuk segera mengizinkan resepsi pernikahan. Pasalnya, ketika Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), asosiasi mengaku rugi hingga Rp300 miliar karena tidak diperbolehkannya resepsi pernikahan.
"Kerugiannya sampai ratusan miliar. Karena dari seluruh industri wedding itu per bulan ada 300 miliar. Total uang yang beredar itu diatas Rp5 triliun setahun, saat ini sudah berhenti. Karena tadinya satu vendor sepekan bisa 2 sampai 3 kali, sekarang sudah shutdown," kata Ketua Umum APPGINDO, Andie Oyong di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (24/6/2020).
Andie mengungkapkan, selama PSBB pemerintah hanya membolehkan upacara pernikahan dengan pembatasan peserta sampai 30 orang saja. Namun, industri pernikahan paling potensial ada di sektor resepsi pernikahannya sehingga bisa menyumbangkan pendapatan daerah.
"Yang kami harapkan dari industri resepsinya. Karena kalau acara akad nikah kan tidak banyak vendor yang terlibat ya. Tapi kalau industri resepsinya, begitu ada kesempatan dibuka, maka teman-teman akan jalan roda perekonomiannya. Bukan hanya industri catering dan dekorasi tapi sampai yang ke daerah petani bunga," ujarnya.
Dia mengaku, pihaknya telah menyiapkan protokol kesehatan untuk industri pernikahan di Jakarta, jika memang nantinya diizinkan beroperasi lagi. Bahkan, pihaknya beraudiensi langsung dengan pimpinan DPRD DKI Jakarta agar industri pernikahan kembali bergeliat.
Adapun protokol kesehatan itu dibuat untuk menghadapi kenormalan baru bagi industri pernikahan, mulai crew wedding organizer, makeup, acara penjemputan, bridal dan jas, florist, akad nikah, crew vendor, tamu resepsi, catering, cake service hingga operator, dan entertainment crew.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohammad Taufik, mengatakan PSBB masa transisi ini sangat memungkinkan untuk diizinkannya beroperasi kembali industri pernikahan. Pihaknya akan mengusulkan hal itu kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan agar roda perekonomian industri pernikahan kembali bergeliat.
"Saya akan usulkan sama gubernur, karena rencananya akhir bulan ini akan memperlebar pertama kapasitas dari 50 jadi 75%, kemudian jenis usaha yang boleh dibuka bertambah. Kita usulkan nanti WO ini boleh dibuka dengan sarat protokol kesehatan dilakukan, kawinnya lebih teratur," katanya.
Menurut Taufik, pembatasan untuk industri pernikahan dilakukan karena banyak resepsi pernikahan di kampung-kampung tidak mengindahkan protokol kesehatan. Ia pun berharap APPGINDO pun turut serta menyosialisasikan protokol kesehatan bagi masyarakat secara masif.
"Kan akhir bulan akan ada evaluasi, nanti kita usulkan agar WO ini dibuka. Kan penyebaran Covid-19 sudah melandai. Kalau soal positif atau reaktif bertambah itu karena usaha pemerintah aktif melakukan uji swab. Insya Allah, kalau Rt-nya akhir bulan sampai 0,5 saya kira makin dibuka lebar jenis usaha yang boleh dan kapasitas, karena ini juga perlu lah untuk income DKI," pungkasnya.
