Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsudin, meminta semua pihak tidak menyalahkan siapapun terkait persoalan yang menimpa PT. Asuransi Jiwasraya.
Pernyataan Didi merupakan reaksi atas sikap Presiden Joko Widodo. Sebelumnya, Jokowi mengatakan masalah Jiwasraya sudah ada sejak 10 tahun lalu, atau sejak era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Didi justru menilai persoalan Jiwasraya sudah ada sejak krisis moneter 1998. Pada era SBY, polemik itu sempat mereda.
Akan tetapi, Didi menganggap puncak masalah Jiwasraya terjadi pada 2018-2019. Sebab asuransi pelat merah itu meminta dana ke pemerintah melalui DPR, sebesar Rp32,98 triliun untuk memperbaiki permodalan.
"Kalau menyalahkan siapa-siapa, puncak masalah Jiwasraya tahun 2018, dan tahun 2019, sehingga sebagian orang menduga ini ada apa? Kok menjelang Pemilu 2019 meledak, kemudian meminta dana talangan 32 triliun," tutur Didi, di Gondangdia, Jakarta Pusat, Minggu (29/12).
Demokrat dan pemerintahan SBY pun tidak takut buka-bukaan soal masalah Jiwasraya jika diperlukan. Didi pun menegaskan partainya mendukung DPR membentuk panitia khusus (Pansus) untuk mengatasi persoalan Jiwasraya.
"Saya kira pemerintah Pak Jokowi dan PDI-P juga sama (siap buka-bukaan kasus Jiwasraya), supaya tidak saling tuding kita buka di Pansus," ujar Didi.
Potensi kerugian negara dari aktivitas bisnis Jiwasraya mencapai Rp13,7 triliun. Nilai itu merupakan klaim yang harus dibayarkan perusahaan ke sekitar 17.000 nasabah pemegang polis Saving Plan.
Akan tetapi, angka itu diperkirakan terus bertambah karena Kejaksaan Agung belum selesai melakukan penyidikan.
