Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melibatkan generasi milenial dalam kabinet periode kedua pemerintahannya, dinilai pengamat politik sebagai gebrakan besar yang mampu diambil oleh kepala negara. Terlebih, milenial yang dipilih memiliki kapabilitas di bidangnya.
Hal ini disampaikan oleh Peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI Luky Sandra Amalia, dalam seminar nasional bertajuk 'Legitimasi Kepemimpinan Jokowi Periode Ke-2 Untuk Mewujudkan Indonesia Damai Sejahtera, dan Penyederhanaan Regulasi' di Auditoriun Universitas Tujuh Belas Agustus 1945, Jakarta Utara.
"Stafsus dan menteri milenial tersebut dipilih karena dianggap mumpuni dan mempunyai pengaruh di masyarakat milenial. Legitimasi kepemimpinan Presiden Jokowi juga sudah terlihat dari hasil Pemilu 2019. Hal ini berdampak positif untuk kepemerintahan Jokowi selanjutnya, terkait penerbitan kebijakan dan sinergitas di lingkup pemerintah," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima, Jumat (29/11).
Luky juga menyangkal penilaian masyarakat luas, bahwa dengan bergabungnya oposisi (Partai Gerindra) di pemerintahan, maka bisa menghilangkan balance control dalam setiap pengambilan kebijakan oleh pemerintah.
"Isu kurang kontrol dari oposisi bukan tanpa alasan. Hal tersebut dinilai kurang tepat, karena kontrol tetap dilakukan oleh masyarakat umum dan kalangan akademisi. Selain itu oposisi juga akan dilibatkan dalam pembahasan UU di pemerintah," tandasnya.
Pada kesempatan yang sama, Staff Ahli Menkopolhukam RI Profesor Sri Yunanto mengatakan, meningkatkan partisipasi politik di Indonesia yang semakin tinggi, dinilai dapat memperbaiki efektifitas dalam pemerintahan.
"Pemilu 2019 telah sukses dengan partisipasi politik sebesar 81%, atau mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, adanya pengakuan dan ucapan selamat dari negara lain, menjadi indikator bahwa Pemilu telah sukses terlaksana dan Pemilu tersebut juga dapat digunakan untuk melihat efektifitas pemerintah," paparnya.
Ia menambahkan, Presiden Jokowi dan Kabinet Indonesia Maju yang dipimpinnya membutuhkan waktu dan dukungan masyarakat, untuk mewujudkan percepatan serta sinergitas dalam program pembangunan. Di antaranya, pembangunan infrastruktur, pembangunan SDM termasul milenial, mempercepat pertumbuhan ekonomi, termasuk melakukan reformasi hukum, penyederhanaan regulasi yang dikemas dalam Omnibus Law.
"Serta penanggulangan radikalisme dengan cara diskusi, toleransi, pendalaman nasionalisme dan menginterpretasi agama secara kritis," pungkasnya.
Artikel Menarik Lainnya:
- Bersih-Bersih Candi, Djarum Gandeng Ratusan Milenial Yogyakarta
- BK DPRD DKI Jatuhkan Sanksi ke William, Ini Reaksi PSI
- AM Fadly dan Kawasaki Berpeluang Cetak Sejarah di Asia
