The Most Engaging Media For Millennials and GEN Z

Puan Ingatkan Pemerintah Cegah Potensi Kebocoran Data Pribadi saat Vaksinasi
Ketua DPR RI Puan Maharani didampingi Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyapa warga saat meninjau pelaksanaan vaksinasi massal (ANTARA/HO-PDIP Surabaya)
News

Puan Ingatkan Pemerintah Cegah Potensi Kebocoran Data Pribadi saat Vaksinasi

Fotokopi e-ktp bisa disalahgunakan.

Selasa, 27 Juli 2021 09:03 WIB 27 Juli 2021, 09:03 WIB

INDOZONE.ID - Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan kepada pemerintah untuk mencegah potensi terjadinya kebocoroan data pribadi masyarakat usai melakukan vaksinasi Covid-19. Pasalnya, kata Puan, segala prosedur teknis vaksinasi yang berpotensi menjadi celah bagi kebocoran data pribadi warga negara haruslah dicegah.

"Jangan sampai fotokopi e-KTP, sebagai syarat vaksinasi bocor dan disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” ungkap Puan di Jakarta, Selasa (27/7/2021).

Ia menyebut bukan hal yang baru jika data pribadi seperti e-KTP disalahgunakan mereka yang tak bertanggung jawab untuk tindak pidana. Data pribadi tersebut berpotensi digunakan sebagai jaminan pinjaman online fiktif atau bahkan sampai pembobolan rekening bank.

Baca Juga: Puan Maharani Minta Pelaku Usaha Patuhi Aturan Makan Durasi 20 Menit

“Kan kasihan kalau tiba-tiba warga yang e-KTP-nya tercecer dan disalahgunakan tiba-tiba ditagih oleh pinjaman online, padahal dia tidak pernah meminjam uang tersebut,” jelas Puan.

Karenanya mantan Menko PMK ini menegaskan jika yang dibutuhkan dari e-KTP warga hanyalah validasi data pribadi warga sebagai calon peserta vaksinasi. Sehingga  warga hanya diminta menunjukkan e-KTP asli saja.

“Petugas di lapangan kan tinggal memasukkan data pribadi dari e-KTP asli warga ke Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi Covid-19. Kalau terverifikasi berarti datanya valid dan boleh divaksin,” tegas Puan.

Maka dari itu Puan meminta para penyelenggara vaksinasi di lapangan tidak mempersulit warga calon peserta vaksinasi untuk menyediakan syarat fotokopi e-KTP. Terlebih dalam pentunjuk teknis yang dikeluarkan Kemenkes juga tidak mensyaratkan bukti fisik tersebut.

“Tolonglah penyelenggara vaksin di lapangan, jangan mempersulit warga dalam keadaan yang sudah sulit begini. Di zaman sekarang sudah serba digital, sebisanya kurangi syarat dokumen fisik yang berisi data pribadi warga,” tutup Politikus PDIP ini.
 

Artikel Menarik Lainnya:

TAG
Susi Fatimah
Lanjar Wiratri
Harits Tryan Akhmad

ARTIKEL LAINNYA

LOAD MORE

You have reached the end of the list. Want More? #KAMUHARUSTAU

JOIN US
JOIN US