Viral Video Syur Vina Garut Istri yang Dijual Suami ke Pria Hidung Belang, Menggugat ke MK

- Sabtu, 3 Oktober 2020 | 11:36 WIB
Gedung Mahkamah Konstitusi. (Istimewa)
Gedung Mahkamah Konstitusi. (Istimewa)

Vina Garut yang kasusnya viral di media sosial dan menghebohkan publik pada 2019 lalu kini menghentak dengan melakukan pengujian materi pasal 8 Undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi.

Wanita bersuami kemudian terekam video secara bertiga melakukan hubungan intim itu merasa jadi korban, namun kenapa dia malah menjadi pelaku kasus pronografi hingga divonis bersalah.

Vina merasa sebagai korban eksploitasi seksual dan perdagangan orang yang dilakukan almarhum suaminya.

Dikutip dari laman Mahkamah Konstitusi, Jumat, pemohon berusia 20 tahun itu dalam permohonannya menceritakan kisah hidupnya.

Vina cerita mulai dari kondisi keluarga hingga karier bernyanyi dari desa ke desa.

Kemudian pada saat masih berusia 16 tahun, pemohon menikah siri dengan mantan suaminya yang lebih tua 14 tahun.

Dia mengaku diperdagangkan oleh suaminya kepada lelaki lain untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.

“Pemohon hanyalah seorang anak yang dimanipulasi secara kognitif untuk menuruti kehendak suami yang memiliki penyimpangan aktivitas seksual,” kata pemohon dalam permohonannya.

Pemohon menjelaskan, ia tidak pernah melihat dan mengetahui isi video yang selalu direkam mantan suaminya saat melakukan hubungan suami istri.

Termasuk video adegan begituan beramai-ramai yang disebar mantan suaminya melalui media sosial untuk mendapatkan uang.

Namun, pemohon diproses hukum sebagai pelaku sehingga ia menilai Pasal 8 UU Pornografi yang berbunyi:

“Setiap orang dilarang dengan sengaja atau persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi," justru tidak memberikan perlindungan hukum.

Untuk itu, pemohon yang divonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut selama tiga tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider tiga bulan tersebut meminta Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 8 UU Pornografi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Artikel Menarik Lainnya:

Editor: Administrator

Rekomendasi

Terkini

X