Partai Solidaritas Indonesia tak hanya menyoroti anggaran TGUPP Gubernur DKI Anies Baswedan. Namun juga mengkritik anggaran antivirus yang diusulkan Rp12 miliar dalam KUA-PPAS 2020 DKI Jakarta.
"Ya kalau saya belakangan menyorot TGUPP, Antivirus yang saya highlight juga. Baru dua, sebenarnya ada beberapa banyak lagi, misalkan, pembangunan kantor lurah yang harus saya cek juga, banyak-banyak," ucap anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (3/10/2019).
Di DPRD DKI, William bertugas di Komisi A bidang pemerintahan. Kebetulan Komisi A adalah yang mengawasi soal anggaran antivirus.
Dalam draf pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), anggaran antivirus diusulkan oleh Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.
Tertulis anggaran untuk antivirus diusulkan sebesar Rp12,917 miliar untuk penyediaan lisensi perangkat lunak dan antivirus.
Hal ini membuat William merasa heran dengan anggaran yang mencapai puluhan miliar tersebut.
William mengatakan bahwa PSI akan meminta penjelasan soal anggaran Rp12 miliar itu dalam rapat komisi.
"Antivirus terbaik itu waktu itu kita sewa Rp 200 juta-an. Sebenarnya dari 2016-2018 kita sewa, cuma Rp 100-200 (juta). Sekarang mau membeli sekitar Rp 12 miliar. Nanti pas rapat komisi kita perjelas Rp 12 miliar apa saja? Kenapa harus beli daripada sewa. Harus dipertanggungjawabkan sih. Karena kan kita mau menyelamatkan uang rakyat yang selama ini dianggap pemborosan," ucap William.
