Pemerintah melakukan pendataan dan pengkajian untuk mendefinisi ulang wilayah yang masuk dalam kawasan metropolitan. Ada 10 kawasan yang jadi target pemerintah.
Sepuluh kawasan itu adalah Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Medan, Palembang, Banjarmasin, Denpasar, Manado, dan Makassar.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, redefinisi itu akan dilakukan bersama Kementerian Dalam Negeri mulai 2020. Hal tersebut dilakukan dengan melihat data pergerakan penduduk setiap harinya.
Bambang menjelaskan, cara itu akan dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan masyarakat seperti internet dan handphone (HP).
"Dari HP, nomornya nanti ketahuan berapa banyak (pergerakan masyarakat yang beraktivitas di kota inti). Misalnya kalau banyak di Karawang tapi Cikarang sedikit, berarti baru sampai Cikarang. Namun, kalau Karawang juga banyak itu artinya memang sudah masuk metropolitan. Itu nanti kelihatan dari big data," ungkap Bambang di Jakarta, Kamis (3/10).
Dia menambahkan, definisi wilayah metropolitan sangat dinamis. Contohnya wilayah Jakarta yang sekarang tak hanya mencakup Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
Namun kini sudah melebar hingga Cipanas di Selatan, Serang di Barat, dan Cikarang di Timur.
"Jakarta metropolitan area sangat lebih besar dari yang kita pikirkan karena itu harus didefinisikan dengan tepat yaitu dengan data," tutur Bambang.
Pendefinisian ulang ini, lanjut Bambang, tak akan mengubah tatanan pemerintahan daerah. Hanya untuk mempermudah kerja sama antara daerah di wilayah tersebut.
