Lembaga Survei Nasional (LSN) menempatkan Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto dengan elektabilitas tertinggi di antara calon presiden (Capres) lainnya.
Menurut Direktur Eksekutif LSN, Gema Nusantara Bakry tetap tingginya elektabilitas Prabowo karena saingannya terdahulu sebagai capres yakni Joko Widodo (Jokowi) sudah menjadi presiden. Kemudian belum ada tokoh nasional lagi yang menjadi rival bagi Prabowo.
"Bertahannya nama Prabowo di puncak elektabilitas ini cukup bisa dipahami karena dalam dua pilpres sebelumnya saingan terberat Ketua Umum Partai Gerindra itu cuma Joko Widodo yang sekarang menjadi presiden. Karena Jokowi tidak bisa lagi ikut berkontestasi maka hingga saat ini relatif belum ada tokoh nasional yang menjadi rival terberat Prabowo," jelas Gema dalam rilis survei LSN, Kamis (3/3/2022).
"Selain faktor itu, publik juga mengapresiasi kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Prabowo adalah menteri terbaik menurut persepsi publik," tambahnya.
Adapun pertanyaan kepada responden jika pemilu dilaksanakan hari ini, Prabowo Subianto menjadi kandidat capres yang paling diminati dengan presentase 21,9%. Disusul Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan 19,2%, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo 18,8%.
Baca Juga: Prabowo Sudah Diskusikan Sejumlah Nama untuk Diusung Gerindra dalam Pilkada DKI 2024
Menurut Gema, publik puas terhadap kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Faktor lainnya karena Prabowo dianggap mampu menjadi pemimpin yang membawa Indonesia lebih baik.
"Selain faktor itu, rakyat percaya sosok Prabowo Subianto mampu menjadi pemimpin yang membawa Indonesia lebih baik ke depannya," urainya.
Survei LSN ini juga menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Sebanyak 70,4% rakyat menyatakan puas dan sangat puas. Hanya 26.8% publik yang mengaku tidak atau kurang puas terhadap pemerintahan Jokowi.
"Sedangkan tentang isu-isu atau masalah yang paling mendapatkan perhatian publik, sedikitnya ada lima masalah mendesak yang perlu mendapatkan penanganan segera dari pemerintahan Jokowi, yakni masalah mahalnya harga sembako (28,5%), masalah sulitnya mencari pekerjaan (19,4%), masalah jalan atau infrastruktur rusak (17,2%), masalah korupsi (11,8%), dan masalah penanganan kemiskinan (11.2%)," papar Gema.
Selain itu, lanjutnya, mengenai usulan penundaan Pemilu 2024 sekaligus perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi yang disampaikan oleh beberapa tokoh nasional (diantaranya Airlangga Hartarto, Muhaimin Iskandar, dan Bahlil Lahadalia), mayoritas publik menyatakan menolak.
"Berdasarkan temuan survei LSN, sebanyak 68,1% responden menyatakan “tidak setuju” terhadap usulan penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi dengan alasan apapun. Hanya 20,5% responden yang mengaku “setuju” dan sebanyak 11,4% menjawab tidak tahu alias tidak dapat memberikan tanggapan," tambahnya.
Dengan demikian, lanjut Gema, meskipun mayoritas publik mengaku puas terhadap kinerja pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, sebagian besar dari mereka menentang ide penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi sebagaimana disampaikan tokoh-tokoh partai politik dan segelintir tokoh nasional lainnya.
“Publik justru berharap nama Jokowi yang berhasil memimpin negeri ini dalam dua periode tidak dirusak oleh ide-ide liar yang mungkin dapat memicu munculnya kekacauan baru di Republik ini. Mayoritas publik berharap Pemilu 2024 tetap terlaksana dan Presiden Jokowi dapat mengakhiri kekuasaannya dengan mulus (soft landing)," tutupnya.
