Ketua Kelompok Fraksi PKS di Komisi VI DPR RI, Amin A.K kritisi teman separtainya, Anggota Komisi VI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) asal Aceh Rafli, yang mengusulkan agar Menteri Perdagangan mempertimbangkan ekspor ganja.
Dia mengatakan, tak semestinya usulan disampaikan dalam forum formal seperti rapat kerja, karena akan berdampak pada salah pengertian dan menjadi konsumsi politik.
"Walaupun, katanya, berdasarkan penelitaan ganja banyak manfaatnya, usulan seperti itu mestinya disampaikan ke pemerintah untuk melakukan penelitian lebih mendalam dalam forum informal," ucapnya saat dihubungi wartawan, Jum'at (31/1/2020).
Meskipun ingin memperjuangkan ide, gagasan dan keinginan masyarakat Aceh. Serta wacana melegalkan Ganja semakin mengemuka. Membicarakan wacana tersebut harus memperhitungkan sisi sensitifitas masyarakat Indonesia secara luas.
"Beliau sudah diingatkan oleh pimpinan fraksi agar kalo membuat statement berhati-hati. Beliau mengaku waktu menjadi anggota DPD RI periode 2014-2019 pernah membuat statement yang sama dan tidak ramai seperti sekarang," sambung dia.
Sebelumnya, Anggota Komisi VI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) asal Aceh Rafli mengusulkan pemerintah melalui Kementerian Perdagangan melegalkan tanaman ganja sebagai komoditas ekspor.
Hal tersebut diungkapkannya saat rapat kerja (Raker) bersama Menteri Perdagangan Agus Suparmanto. Menurutnya, ganja memiliki potensi ekspor yang besar, mengingat tanah Aceh merupakan daerah yang subur ditanami ganja.
"Ganja entah itu untuk kebutuhan farmasi, untuk apa saja, jangan kaku kita, harus dinamis berpikirnya. Jadi, ganja ini di Aceh tumbuhnya itu mudah," katanya.
Politikus dari daerah asal pemilihan Aceh itu meminta pemerintah untuk melihat potensi yang ada dan dicari pasar luar negeri. Bahkan dirinya menawarkan diri untuk membantu proses ini ke depannya. Misalnya, mencarikan lahan jika diperlukan.
