Tugas Pimpinan MPR Disepakati, Bamsoet Jadi Koordinator Utama
Ketua dan wakil ketua MPR periode 2019-2024 berfoto bersama sebelum memulai rapat perdana pimpinan MPR di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (9/10). (Antara/Puspa Perwitasari)
News

Tugas Pimpinan MPR Disepakati, Bamsoet Jadi Koordinator Utama

Sisanya jadi koordinator bidang

Johannes Nainggolan
Rabu, 09 Oktober 2019 21:58 WIB 09 Oktober 2019, 21:58 WIB

INDOZONE.ID - Pembagian tugas dan bidang 10 pimpinan MPR selama lima tahun ke depan sudah disepakati bersama.

Ketua MPR Bambang Soesatyo menjelaskan dirinya bertangung jawab sebagai koordinator umum. Sementara sembilan pimpinan lain memiliki tugas dan tangung jawab masing-masing.

Bamsoet, sapaan akrab Bambang pembagian tugas dan bidang pada 10 pimpinan MPR dilakukan secara musyawarah dan mufakat. Dalam rapat, para pimpinan mengesampingkan berbagai silang pendapat dan memutuskan untuk bermufakat.

"Tugas 10 pimpinan MPR telah disepakati. Koordinator umum dijabat oleh Ketua MPR," ucapnya di Gedung MPR Jakarta, Kamis (9/10).

Berikut pembagian tugas dan bidang pimpinan MPR periode 2019-2024;

1. Koordinator Umum: Bambang Soesatyo dari Fraksi Partai Golkar.

Tugas: Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan, wewenang, dan tugas MPR sesuai dengan UUD NKRI tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Koordinator bidang Sosialisasi Empat Pilar MPR: Ahmad Basarah dari Fraksi PDI Perjuangan.

Tugas: Mengkoordinasikan pelaksanaan dan wewenang dan tugas MPR untuk mensosialisasikan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, serta ketetapan MPR serta menyusun metodologi memantau evaluasi kegiatan kemasyarakat secara menyeluruh.

3. Koordinator bidang Penyerapan Aspirasi dan Daerah: Lestari Moerdijat dari Fraksi Partai Nasdem.

Tugas: Mengkoordinasikan pelaksanaan dan wewenang dan tugas MPR kegiatan dalam rangka penyerapan aspirasi masyarakat, daerah dan lembaga berkaitan dengan pelaksanaan uud NRI 1945 serta merumuskan pokok-pokok pikiran berkaitan dengan dinamika aspirasi yang ada di masyarakat.

4. Koordinator bidang Pengkajian Ketatanegaraan: Syarifuddin Hasan dari Fraksi Partai Demokrat.

Tugas: Mengkoordinasikan pelaksanaan dan wewenang dan tugas MPR dalam mengkaji sisi ketatanegaraan UUD 1945 serta pelaksaanannya.

5. Koordinator Penganggaran: Fadel Muhammad dari perwakilan DPD RI.

Tugas: Mengkoordinasikan pelaksanaan dan wewenang dan tugas MPR untuk merencanakan arah kebijakan anggaran. Menyusun program dan kegiatan MPR dan melakukan evaluasi pelaksanaan anggaran.

6. Koordinator bidang Komisi Kajian Ketatanegaraan: Ahmad Muzani dari Fraksi Partai Gerindra.

Tugas: Mengkoordinasikan pelaksanaan dan wewenang dan tugas MPR dalam hal ini mengkaji dan merumuskan pokok-pokok pikiran yang berkaitan dengan dinamika masyarakat tentang kemasyarakatan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

7. Koordinator bidang Persidangan: Zulkifli Hasan dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN). 

Tugas: Mengkoordinasikan pelaksanaan dan wewenang dan tugas MPR dalam penyelenggaraan sidang dalam rangka menyelenggarakan wewenang MPR berdasrakan UUD Negara RI Tahun 1945 dan sidang-sidang lainnya dalam rangka mendengarkan laporan pelaksaan tugas alat kelengkapan MPR serta rapat-rapat panitia Ad Hoc MPR lainnya.

8. Koordinator bidang Hubungan Antar Lembaga Negara: Jazilul Fawaid dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Tugas: Mengkoordinasikan pelaksanaan dan wewenang dan tugas MPR dalam rangka pelaksanaan konsultasi koordinasi dan kerjasama dengan presiden dan atau pimpinan lembaga negara lainnya terkait dengan wewenang dan tugas MPR termasuk mengupayakan konsensus politik dalam pokok haluan negara melalui ketetapan MPR.

9. Koordinator bidang Evaluasi Pelaksanaan Ketetapan MPR: Hidayat Nur Wahid dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Tugas: Mengkoordinasikan pelaksanaan wewenang dan tugas MPR dalam rangka evaluasi pelaksanaan ketetapan MPR RI nomor 1/MPR/2003 tentang peninjauan materi dan status hukum ketetapan MPRS dan ketetapan MPR RI dari tahun 1960-2002 khususnya yang diatur dalam pasal yaitu ketetapan MPRS dan ketetapan MPRRI yang dinyatakan masih berlaku sampai terbentuknya Undang-Undang untuk ditindaklanjuti oleh MPR atau ditindaklanjuti oleh pembentuk Undang-Undang.

10. Koordinator bidang Akuntabilitas Kinerja MPR: Arsul Sani dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Tugas: Mengkoordinasikan pelaksanaan dan wewenang dan tugas MPR dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan secara strategis program dan kegiatan pelaksanaan anggaran MPR serta penyusunan laporan MPR tahunan dan laporan kinerja anggota MPR akhir masa jabatan. (MA)

Artikel Menarik Lainnya:

TAG
Johannes Nainggolan
ARTIKEL LAINNYA
LOAD MORE