Lili Pintauli Siregar berpeluang meneruskan perjuangan Irjen Basaria Panjaitan. Dia menjadi satu-satunya calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) dari kalangan perempuan yang masih bertahan.
Basaria menjadi wanita pertama yang menduduki kursi pimpinan KPK setelah terpilih untuk periode 2015-2019. Namun, dia gagal mempertahankan posisinya setelah tak lolos seleksi Capim KPK periode 2019-2023.
Sementara Lili termasuk dalam 10 nama Capim KPK yang diserahkan panitia seleksi ke Presiden Joko Widodo, Senin (2/9). Sementara dua Capim KPK yang juga berasal dari kalangan perempuan, Sri Handayani (Wakapolda Kalimantan Barat) dan Neneng Euis Fatimah (Kepala Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik), gagal di seleksi tahap akhir.
Lili adalah calon dari kalangan advokat. Wanita kelahiran Tanjung Pandan, Bangka Belitung, 9 Februari 1966, tersebut merupakan alumnus Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara (UISU).
Selepas menyelesaikan pendidikan, perempuan berdarah Batak ini bergabung dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan. Dia berjuang membantu kaum buruh tani dan nelayan.
Pada 2008, Lili mencalonkan diri sebagai anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Menariknya, dia tak memberi tahu sang suami dan keluarganya.
Sejumlah kasus besar pernah ditanganinya. Sebut saja saat mendampingi mantan Kepala Bareksrim Mabes Polri Komjen Susno Duadji yang terlibat kasus korupsi pada 2010.
Keberhasilannya dalam menangani sejumlah kasus membawanya ke kursi pimpinan LPSK. Dia ditunjuk sebagai Wakil Ketua merangkap anggota.
Ingin Lindungi Pegawai KPK
Dalam seleksi wawancara dan uji publik Capim KPK, beberapa hari lalu, Lili menceritakan saat LPSK tak mendapat respons dari pegawai KPK ketika memberikan perlindungan. Hal ini yang bakal jadi fokus Lili jika nantinya menjadi pimpinan lembaga antirasuah tersebut.
Lili ingin memperbaiki kerja sama antara KPK dengan LPSK tentang perlindungan saksi korupsi. Dia mengatakan, kasus yang ditangani KPK kerap berpotensi menimbulkan ancaman untuk saksi, bahkan pegawai dan pemimpin KPK.
"Setidaknya ini catatan bagi pimpinan untuk memulai mengantisipasi apakah perlindungan itu bisa dilihat case by case. Tidak bisa dipungkiri kerja di KPK itu sangat perhatian dan sorotan untuk dapatkan ancaman," kata Lili.
