Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin menyambut baik rencana pemerintah yang ingin melakukan revisi terhadap UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena banyaknya pasal karet dan tidak berkeadilan serta multitafsir.
"DPR menyambut baik rencana revisi UU ITE dan masyarakat diharapkan juga dapat menggunakan media sosial dengan bijak," kata Azis di Jakarta, Selasa.
Azis berharap revisi UU ITE tersebut tidak melepas niat baik awal hadirnya UU ITE, namun saat ini UU tersebut selalu dijadikan untuk saling lapor terhadap pihak yang saling berseberangan karena permasalahan kecil di media sosial.
Azis menilai, UU ITE seharusnya dapat lebih mempertimbangkan prinsip keadilan, sehingga tidak ada lagi pasal karet yang mudah ditafsirkan dan saling melaporkan.
Hal itu menurut dia untuk tetap menjaga demokrasi yang tetap berjalan sesuai harapan dalam menyampaikan kebebasan berpendapat.
"Masyarakat sudah jenuh dengan pasal pencemaran nama baik dan penghinaan. Itu saja yang kerap kita dengar jika terjadi pelaporan mengatasnamakan UU ITE ribut di media sosial, itu saja yang dipakai seseorang untuk melaporkan ke pihak Kepolisian," ujarnya.
