Dalam kontestasi demokrasi, yakni pemilu kerap muncul berbagai macam isu. Salah satunya yang cukup menyita perhatian publik adalah mahar politik yang dilakukan antara aktor pemilu dengan partai politik.
Mengenai hal tersebut, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyebutkan bahwa fenomena mahar politik memang kerap muncul saat pemilu, seperti yang terjadi pada Pilkada tahun ini.
Meski isunya kerap muncul ke publik, kendati demikian, Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa Nur Agustyati menilai kalau seiring berjalannya waktu, kabar mahar politik akan cepat hilang.
"Tetapi pada praktiknya sulit untuk dibuktikan, karena biasanya menguap begitu saja," ucap Khoirunnisa kepada Indozone, Senin (14/9/2020).
Oleh sebab itu, Khoirunnisa mengimbau agar seluruh pihak yang turut mengambil bagian dalam Pilkada 2020 bisa melakukan transparansi, dan akuntabilitas.
"Untuk itu yang bisa dilakukan adalah harus ada transparansi, dan akuntabilitas terkait sumbangan yang diberikan kepada partai khususnya menjelang masa pencalonan," terangnya.
"Selain itu nominalnya pun harus sesuai dengan batasan sumbangan yang ada di Undang-Undang Partai Politik," tutup Khoirunnisa.
Seperti diketahui, isu mahar politik baru-baru ini berkembang setelah beredar video bakal calon Bupati Merauke, Hendrikus Mahuze yang diduga memberi uang suap ke sejumlah pengurus DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Merauke untuk mendapat rekomendasi.
