Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Desmond J Mahesa menuturkan, penyelesaian kasus soal PAW Anggota DPR yang saat ini digarap KPK menjadi tolak ukur pagi para Pimpinan dan Dewan Pengawas (Dewas) lembaga tersebut membuktikan apakah lembaganya semakin lemah atau tidak.
Menurutnya, tantangan ini juga menguji apakah KPK tunduk terhadap penguasa atau tidak? Lantaran kasus PAW ini berkaitan dengan partai terbesar dan suara terbanyak saat ini di Indonesia.
"Ini perlu terobosan dan keberanian Pak Firli dan kawan-kawan termasuk Dewas. Jawabannya adalah, kalau dari aspek UU, masyarakat sipil dan banyak orang, termasuk kami di Gerindra, merasa ini tidak benar, ada proses pelemahan (KPK)," ucapnya di depan Ruang Sidang Paripurna DPR RI Jakarta.
Menurutnya, Dewas dan Komisioner perlu menjawab tantangan, kalau KPK tidak tunduk pada kekuasaan dan posisinya semakin lemah. Jika tidak bisa dijawab, maka semakin nyata kekuatan KPK sudah berkurang.
"Dewas harus membuktikan bahwa ini tidak dilemahkan. Lalu komisioner, bagaimana komisioner dan Dewas membuktikan ini. Kalau contoh seperti ini tidak terselesaikan, makin betul bahwa jangan berharap lagi dengan KPK. Ini yang harus umumkan secara jujur," tegasnya.
Dia pun menyoroti gagalnya KPK menggeledah kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan. Dia mengatakan dalam konteks hukum acara, penggeledehan itu seharusnya tidak diumumkan.
"Tujuan penggeledahan itu agar barang bukti tidak dihilangkan. Tapi kalau diumumkan, seminggu kemudian (baru) digeledah, itu namanya omong kosong," katanya.
Politisi Gerindra ini mengatakan gagalnya penggeledahan ini menunjukkan adanya implementasi yang lemah dari para Komisioner KPK atas UU KPK yang baru, yakni UU nomor 19 tahun 2019.
"Jadi kalau ada pelemahan, produk pelemahan ya terjadi hari ini. Tinggal pemerintah merespon ini," jelasnya.
