Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani mengingatkan pentingnya etika politik dalam seluruh aktivitas di Indonesia.
Kata Puan, sejatinya setiap partai politik (parpol) memegang tanggung jawab besar untuk memastikan kader-kadernya mengedepankan etika politik dalam menjalankan tugas-tugasnya.
“Pemikiran dan perilaku dari para anggota Dewan menjadi cerminan dari proses kaderisasi partai politik yang berjalan di Indonesia,” ujar Puan dalam Seminar Nasional Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR-RI sebagaimana dalam keterangannya, Senin (22/3/2021).
Dikatakan Puan, setiap kader parpol seharusnya sudah dibekali dan sudah melalui proses internalisasi etika politik. Dengan demikian penerapan etika politik, pelaksanaan etika berbangsa dan bernegara menjadi bagian tidak terpisahkan dari pelaksanaan tugas jabatan publik.
"Penerapan etika politik oleh setiap anggota Dewan akan turut memengaruhi tingkat kepercayaan atau trust dari masyarakat kepada DPR," paparnya.
"Ketika trust itu terbangun, maka Insya Allah citra dan wibawa parlemen turut meningkat di benak masyarakat," tambah Puan.
Politikus PDIP ini menuturkan, bila peningkatan citra parlemen tidak dapat terjadi secara otomatis. Karenanya Puan mengingatkan pada seluruh anggota DPR RI untuk mematuhi kode etik yang berisi norma selama menjalankan tugas, untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPR RI.
Mengenai penegakan kode etik ini dilakukan oleh alat kelengkapan DPR RI melalui Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Dimana MKD dibentuk untuk menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat.
Meski demikian, lanjut Puan, Mahkamah Kehormatan Dewan perlu bekerja sama dengan berbagai elemen dalam ekosistem politik, termasuk dengan partai politik.
“Saya berharap dari seminar hari ini dapat dikuatkan komitmen dan gotong royong kita agar setiap pejabat publik di Indonesia beretika dalam menjalankan tugasnya. Serta selalu mengedepankan kepentingan rakyat, negara, dan bangsa,” tandas Puan.
