Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, M. Arifuddin, mengatakan bahwa Pilkada Serentak 2020 bakal dilaksanakan dalam situasi tidak normal. Karenanya, harus dilaksanakan atau dihadapi pula dengan tidak normal.
"Kita harus menaruh mindset, terutama kita harus memposisikan Pilkada ini dalam keadaan tidak normal, jadi jangan didekati (laksanakan) dengan cara normal," kata Arifuddin dalam sebuah diskusi virtual di Jakarta, Selasa (2/6/2020).
Menurut Arifuddin, sejatinya Pilkada dalam keadaan apapun tetap bisa dilakukan dengan semestinya, tetapi tentu dengan sejumlah prasyarat yang harus dipenuhi. Termasuk dalam kondisi saat ini, pandemi Covid-19 di Indonesia.
"Dalam situasi yang tidak normal, yang ideal itu tetap bisa dilakukan tentu dengan prasyarat, prasyarat ini yang harus menjadi dasar," ujarnya.
Dia mengungkapkan, dalam sejarah penyelenggaraan Pilkada di Tanah Air, baru kali ini penyelenggaraan atau KPU harus memikirkan alat pelindung diri (APD) dan sejenisnya kepada penyelenggara maupun pemilih. Pasalnya, jiwa dan nyawa harus menjadi perhatian utama ditengah wabah penyakit.
"Karena prasyarat menjaga jiwa dan nyawa, baik penyelenggara maupun pemilih sesuatu yang tidak bisa ditawar lagi. Ini menjadi tantangan kita," tegasnya.
Ia menambahkan, melihat dan mengamati kondisi itu, KPU harus memastikan dan memfasilitasi upaya-upaya perlindungan bagi publik, terutama para pemilih.
Sehingga dengan kata lain, pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 kemungkinan besar ada risiko penambahan anggaran penyelenggaraannya.
"Kedua, selain prinsip kedaruratan. Adalah prinsip menjaga jiwa atau nyawa. Ketiga, adalah pertimbangan elektoral dukungan," pungkasnya.
Sekadar informasi, pemerintah, DPR dan lembaga penyelenggara pemilu menyepakati bahwa Pilkada Serentak 2020 akan dilaksanakan pada 9 Desember mendatang.
