Menkopolhukam Mahfud MD menyatakan bahwa TikTokers Bima yang mengkritik beberapa sektor di Provinsi Lampung memiliki hak konstitusional. Dia juga menegaskan bahwa aparat penegak hukum tidak ikut menekan.
Hal itu disampaikan Mahfud saat menjadi narasumber salah satu podcast di Youtube. Mahfud menekankan bahwa dirinya akan mendalami jika ada aparat penegak hukum yang menekan Bima dan keluarganya.
Baca Juga: Segini Harta Kekayaan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, Punya 6 Tanah
“Bima ini punya hak konstitusional untuk menyatakan itu. Apalagi demi perbaikan,” kata Mahfud dikutip Indozone, Senin (17/4/2023).
“Saya akan komunikasi dengan sampai aph ikut menekan. Saya akan melakukan pendalaman. Saya tidak boleh diam kalau aparat penegak hukum ikut-ikut menekan ke soal itu,” tambahnya.
Nama Bima, mencuat setelah dirinya mengkritik berbagai sektor Provinsi Lampung melalui konten di akun TikTok-nya @awbimaxreborn. Dia membuat konten bertajuk "Alasan Lampung Tak Maju”.
Dalam konten tersebut, salah satu yang paling disorot yakni saat Bima mengatakan bahwa dia berasal dari Provinsi “Dajjal”, sambil menunjuk Provinsi Lampung.
Baca Juga: KPK soal Pembangunan Jalan di Lampung: Baru 2 Bulan Rusak, Perlu Dicurigai Ada Korupsi
Imbas konten itu, Bima dilaporkan ke polisi. Pelapor adalah Ginda Ansori, yang mengatasnamakan warga Lampung.
Sementara Polda Lampung mengatakan bahwa kedatangan anggotanya untuk memastikan keamanan keluarga Bima, termasuk mendengar curhatan dari keluarga sang TikTokers.
Di sisi lain, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menyatakan bahwa dirinya mendegarkan semua masukan bahkan kritik.
“Semua saran & masukan yang baik demi kemajuan Lampung pasti kita jadikan catatan dan disesuaikan dengan skala prioritas untuk dilaksanakan,” ujarnya.
Artikel Menarik Lainnya:
