Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, pemerintah tidak bisa sendirian mengerjakan proyek Ibu Kota Negara baru karena berpotensi menghabiskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, Jokowi menggandeng pihak swasta.
Jokowi pun heran dengan sikap beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mempertanyakan sikap pemerintah. Mereka menganggap pemindahan Ibu Kota Negara sekadar bagi-bagi proyek.
"Kalau pikirannya negatif tok ya repot. Bagi-bagi proyek ya harus dibagi. Masa kita kerjain sendiri, APBN habis lah," kata Jokowi, Rabu (18/12).
Jokowi mengklaim, hampir semua negara melibatkan swasta saat mengerjakan proyek besar. Sinergi itu dilakukan lewat skema Public Private Partnership (PPP), Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU), atau investasi swasta.
"Artinya keterlibatan di luar pemerintah itu sangat diperlukan," ujar Jokowi.
Contohnya, pihak swasta bersedia membangun transportasi umum yang bebas energi fosil di Ibu Kota Baru. Kemudian juga ada pihak yang ingin membangun universitas. Jokowi pun memberikan lampu hijau karena bisa menghemat kas negara.
"Ya silakan ngapain kita keluar uang kalau ada dari non-apbn bisa," tutur Jokowi.
