Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, Indonesia akan terus fokus mendorong implementasi Lima Poin Kesepakatan para pemimpin ASEAN atau Five Point Consensus untuk membantu penyelesaian isu Myanmar.
Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi usai menghadiri acara kick-off keketuaan ASEAN Indonesia 2023 di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Minggu, (29/1/2023)
"Ya kita konsisten agar Five Point Consensus itu betul-betul bisa diimplementasikan, bisa dijalankan, konsisten ke sana," tegas Presiden.
Baca Juga: Presiden Jokowi Sebut ASEAN Masih Relevan di Tengah Krisis Global, Kenapa Ya?
Senada, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menekankan bahwa isu Myanmar akan menjadi salah satu topik yang dibahas dalam pertemuan pertama para Menteri Luar Negeri ASEAN di Jakarta awal Februari mendatang.
"Jadi kita ingin implementasi Five Point of Consensus ini menjadi platform utama, mekanisme utama dari ASEAN untuk berkontribusi, untuk membantu Myanmar keluar dari krisis politiknya,” kata Retno.
Retno menuturkan, ASEAN akan membantu Myanmar keluar dari krisis politik. Namun, Retno menegaskan, yang bisa menolong Myanmar adalah bangsa mereka sendiri.
“Tetapi sekali lagi, yang dapat menolong Myanmar itu adalah bangsa Myanmar sendiri. ASEAN itu membantu mereka, ingin membantu mereka. Ini kan negara berdaulat," ujar Retno.
Baca Juga: Menlu Retno Tegaskan Penolakan UAS di Singapura Tak Ada Kaitannya dengan Pemerintah
Lebih lanjut, Retno menyebut bahwa Indonesia selalu menyampaikan pesan kepada junta militer Myanmar bahwa implementasi Lima Poin Kesepakatan adalah satu-satunya pendekatan ASEAN untuk membantu Myanmar. Namun, hingga saat ini belum ada kemajuan signifikan.
"Kita akan berusaha terus mencoba mengajak semua pihak yang ada di Myanmar untuk mengimplementasikan Five Point of Consensus," imbuhnya.
Retno menambahkan, prioritas dari keketuaan Indonesia di ASEAN pada 2023 adalah mempercepat pembangunan komunitas ASEAN demi kepentingan rakyat ASEAN untuk terus maju. Untuk itu, kata dia, Indonesia tidak ingin isu Myanmar menyandera semua proses yang sedang berjalan di ASEAN.
"Tentunya kewajiban kita adalah membantu Myanmar keluar dari krisis politiknya, tetapi kita tidak ingin isu Myanmar kemudian menyandera semua proses yang sedang berjalan di ASEAN. Kita ingin pastikan proses ini berjalan terus," tandasnya.
Berikut lima konsensus tentang Myanmar:
Pertama, kekerasan harus segera dihentikan di Myanmar dan semua pihak harus menahan diri sepenuhnya.
