Anggota DPR Komisi IV, Andi Akmal Pasluddin, mendesak Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo mengkaji ulang terkait wacana pencabutan larangan ekspor 'bayi' lobster.
Alasan Menteri KKP terlalu sederhana dengan pertimbangan harga benih lobster di Vietnam sebesar Rp139.000 per benih. Menurut Andi, kebijakan itu mesti dikaji lebih dalam sebelum diresmikan dengan berbagai analisa dampak jangka panjang.
Politisi PKS itu mengusulkan solusi esensial yang belum dilakukan, yakni meningkatkan kemampuan pembudidaya lobster dalam skala industri.
"Lobster yang hidup di alam dari seribu ekor benih, hanya seratus ekor yang membesar. Seharusnya bila dibudidayakan dengan cermat, akan membesar hingga 700 ekor dari per 1000 benih yang di tanam," kata Akmal dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (13/12).
Persoalan lain, lanjut Akmal, negara kita belum mampu menyelesaikan persoalan benih lobster yang diselundupkan hingga saat ini. Ia mencontohkan seperti Vietnam yang membeli benih dari Singapura. Ternyata benih lobster itu dari Indonesia.
"Ekspor benih lobster masih terlarang. Ini artinya marak sekali penyelundup benih Lobster yang merugikan negara kita," tuturnya.
Akmal menambahkan pemerintah masih kewalahan pada upaya pencegahan kerusakan lingkungan. Ketika Lingkungan laut terganggu, produksi benih lobster akan menurun drastis di alam.
"Sebaiknya, Menteri KKP jangan tergesa-gesa hanya tergoda keuntungan besar dari penjualan bibit lobster yang dijual ke luar negeri," ujarnya.
Sebelumnya, wacana mengekspor lobster menuai penolakan dari beberapa pihak. Salah satunya dari ekonom Faisal Basri.
Faisal menganggap program itu jika dieksekusi. Pembukaan kembali keran ekspor benih lobster akan berpengaruh buruk terhadap lingkungan, serta berpotensi membuka celah bagi mafia meraup keuntungan pribadi.
