Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) akan menjadi koordinator membawahi beberapa kementerian yang bekerjasama menangkal radikalisasi yang berujung pada tindak terorisme.
Koordinasi lintas kementerian itu merupakan perintah presiden dan wakil presiden. BNPT akan merangkul mendagri, menteri agama, menteri pendidikan dan kebudayaan, serta stakeholder lainnya.
"Saya bersyukur kemarin mendagri dan saya dipanggil bapak wapres untuk lebih aktif semua lintas kementrian. Nanti kita akan bertindak sebagai koordinator lagi. Ini harapan kita sebetulnya BNPT dan semua kementrian aktif," ucap Kepala BNPT Suhardi Alius di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (21/11).
Koordinasi ini sudah berjalan mulai dari Mendagri yang membuat semacam perintah untuk semua institusinya sampai pada tingkat RT RW memiliki kewajiban memberi laporan jika ada hal tak lazim dilingkungannya.
"Artinya mereka juga punya tindak kewajiban melaporkan ketika ada hal yang tidak lazim atau membahayakan itu harus cepat dikomunikasikan dengan aparat. Itu bagian daripada kita punya imunitas, mengaktifkan lagi agar program BNP sampai ke semua," jelasnya.
Begitupun dengan Menteri Agama akan menyebarkan 260 ribu penceramah mengaktifkan lagi upaya deradikaliasasi yang akan disebar di titik-titik prioritas.
Untuk Kemendikbud, sambungnya, akan merancang pola pendidikan atau kurikulum dengan membangun pendidikan karakternya. Mulai dari metode hingga bahan ajarnya.
"Sehingga masyarakat betul betul siap menghadapi dinamika perkembangan zaman tanpa harus tetutup. Kenapa? Dunia sudah terbuka, dunia dalam genggaman, kita sudah tersambung dengan separuh penduduk dunia," katanya.
