Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengakui ada pembicaraan dan penawaran dari orang-orang di sekitar istana untuk mengajak partainya bergabung dalam kabinet pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.
"Pembicaraan itu memang ada dan tidak bisa kita pungkiri bahwa ada pemikiran di sekitar istana. Kami tidak serta merta menerima tawaran itu karena sekali lagi kami merasa 2019 Gerindra berseberangan dengan Jokowi," ujar Muzani.
Namun, Muzani mengatakan bahwa hingga saat ini Prabowo Subianto sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra belum mengambil keputusan tentang apakah Gerindra mau berkoalisi atau berada di dalam oposisi.
"Prabowo merasa bahwa kami adalah kekuatan parpol yang justru berseberangan dengan Jokowi atau menjadi kompetitor di Pilpres 2019," kata Muzani.
Prabowo juga berpandangan jika Gerindra bergabung dalam koalisi, itu adalah panggilan tugas negara maka harus dimaknai untuk menyicil membayar hutang kampanye.
Dalam kampanye, Prabowo berjanji ingin mewujudkan swasembada energi, listrik murah sehingga tidak menjadi beban bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.
Jika konsep tersebut dianggap tak bertentangan dengan pemerintah, maka pihaknya akan bicara portofolio serta orang yang kemungkinan bisa menjalankan konsep tersebut.
Muzani juga mengatakan bahwa Prabowo tidak 'gede rumongso' sehingga masih menunggu proses sebagai sebuah cara mengelola negara, jika Gerindra ditawari masuk kabinet pemerintahan Jokowi-Ma'aruf.
