Presiden Joko Widodo memerintahkan kepada semua gubernur dan kepala daerah untuk mempercepat penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membantu Indonesia tidak masuk dalam jurang resesi.
Ia menjelaskan saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berada di angka minus 5,32% di kuartal kedua sehingga pembelanjaan negara menjadi solusi untuk meningkatkan ekonomi Tanah Air.
"Untuk kuartal ketiga yakni Juli, Agustus, September, kita masih punya waktu satu bulan. Kita masih punya kesempatan di September ini. Kalau kita masih berada dalam posisi minus artinya kita masuk ke resesi," kata Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (1/9/2020).
Karena kondisi yang sulit saat ini, percepatan belanja pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang terkait dengan belanja barang, modal dan bantuan sosial harus dipercepat untuk mempercepat sisa waktu yang ada.
"Saya minta percepat belanja APBD Provinsi dan perintahkan untuk bupati, wali kota agar APBD Kabupaten dan kota, terutama yang berkaitan dengan belanja barang, belanja modal belanja bansos ini, betul-betul disegerakan, sehingga bisa meningkatkan konsumsi masyarakat dan memulihkan ekonomi di daerah," ujarnya.
Untuk diketahui penyerapan APBD sampai saat ini baru mencapai 44% untuk provinsi. Sementara anggaran belanja kabupaten dan kota hanya lebih tinggi tipis di angka 48%.
