Pemerintah diminta untuk membuat terobosan-terobosan kebijakan yang mampu secara tepat dan cepat mengatasi permasalahan-permasalahan yang diakibatkan terjadinya pandemi virus corona (Covid-19) di Tanah Air.
Peneliti Senior Institut Development For Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengakui, tidak ada benchmarking penanganan Covid-19 di dunia, sebab memang seluruh negara, baik negara maju, maupun negara berkembang atau emerging market, semuanya mengalami kesulitan dalam menyelesaikan permasalahan corona ini.
Meski demikian, jika dilihat kondisi dalam negeri saat ini, menurut Enny memang pemerintah sendiri terkesan masih cukup gagap dalam menghadapi situasi sulit ini. Hal itu bisa dilihat pada beberapa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, dimana beberapa diantaranya sebenarnya tidak efektif, seperti terkesan lebih memanjakan korporasi melalui suntikan PMN (Penyertaan Modal Negara), ketimbang porsi untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang porsinya dianggap masih kurang, meski sebenarnya peran mereka terhadap perekonomian negara sangat besar.
"Kita lihat ini berlarut-larut, itu kita harus segera menghentikan itu dan justru itu yang harus menyadarkan kita bahwa kalau kita berkutat di situ terus kita tidak akan menyelesaikan masalah, Titik," kata Enny dalam webinar yang diselenggarakan hari ini, Sabtu (11/7/2020).
Terobosan-terobosan atau batu loncatan, kata Enny, sangat diperlukan di situasi seperti ini. Menurutnya, persoalan krisis kesehatan dan ancaman krisis ekonomi ini tidak bisa diatasi dengan cara yang biasa-biasa saja.
"Kita harus cari strategi terobosan untuk survive itu menjadi kata kunci sekarang," tegasnya.
Enny pun meminta agar saat ini tidak perlu diperdebatkan lagi tentang persoalan mana yang mesti didahulukan antara kesehatan atau ekonomi. Ia berharap, seluruh pihak bisa saling bergandeng tangan untuk mencari terobosan tepat agar bisa menyelesaikan persoalan pandemi.
"Sekarang kita bareng-bareng mencari terobosan yang tepat apa untuk kita bisa survive, beradaptasi menyelesaikan masalah ekonomi maupun kesehatan," pungkasnya.
