Pemerataan Harus Jadi Fokus Pembangunan Ibu Kota Negara Baru
Nagara Rimba Nusa jadi juara sayembara desain Ibu Kota Baru. (Indozone/Sigit Nugroho)
News

Pemerataan Harus Jadi Fokus Pembangunan Ibu Kota Negara Baru

Harus jadi fokus utama.

Rabu, 05 Februari 2020 16:17 WIB 05 Februari 2020, 16:17 WIB

INDOZONE.ID - Anggota Komisi XI, Puteri Anetta Komarudin, menekankan komitmen pemerintah untuk menjadikan pemerataan pembangunan sebagai fokus utama. Dia juga meminta hal itu jadi fokus pemerintah dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang baru.
 
Menurutnya, pemindahan IKN adalah salah satu rencana besar untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan pembangunan Indonesia. Untuk itu, dia mengimbau pemerintah, dalam hal ini Bappenas, harus sudah mengkalkulasi atau memiliki proyeksi pertumbuhan ekonomi.

"Baik jangka pendek dan jangka panjang di wilayah yang akan menjadi ibu kota baru, dan potensi efek pengganda (multiplier effect) bagi wilayah di sekitarnya," kata Puteri saat dikonfirmasi Indozone, Rabu, (5/2/2020).

Dia menambahkan, perlu juga ditekankan terkait masalah persiapan yang sudah Bappenas lakukan, mengingat IKN akan menjadi bagian dari provinsi otonom. Selain perencanaan tahap pembangunan fisik yang akurat, tentunya pembentukan lembaga yang berwenang juga memerlukan perencanaan matang. 

"Agar kewenangan pembangunan wilayah di sekitarnya pun menjadi jelas," ungkapnya.

Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini juga menggarisbawahi, rencana pemindahan Ibu Kota Negara juga perlu didukung dengan optimalisasi pelaksanaan kebijakan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan. Hal tersebut untuk mendorong pemerataan pembangunan. 
 
Dalam rentang waktu 2015-2019, lanjutnya, pemerintah telah menetapkan 15 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), 14 Kawasan Industri (KI), dan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) dalam rangka pemerataan pembangunan. Tetapi pada 2019, Pemerintah masih menetapkan beberapa pusat pertumbuhan baru di Pulau Jawa. 

"Ke depannya, kami harap pemerintah pusat lebih fokus untuk melaksanakan komitmen pemerataan pembangunan di luar Pulau Jawa," jelasnya.

Sinergi kebijakan pemerintah pusat dan daerah juga dinilai sebagai kunci keberhasilan pemerataan pembangunan. Kebijakan dan perencanaan matang pemerintah pusat, perlu didukung dengan peran aktif pemerintah daerah untuk mengembangkan pembangunan di daerahnya. 

"Dimulai dari pembentukan peraturan pelaksana kebijakan pengembangan daerah oleh pemerintah daerah, identifikasi dan optimalisasi keunggulan kompetitif daerah, hingga peningkatan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia (SDM)," tutupnya.

Artikel Menarik Lainnya:

TAG
Fauzi
Muhammad Wirawan Kusuma
Mula Akmal

ARTIKEL LAINNYA

LOAD MORE

You have reached the end of the list. Want More? #KAMUHARUSTAU