Pemerintah Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, menyiapkan anggaran sebesar Rp2,7 miliar untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Namun dana yang terpakai hingga periode 28 Agustus 2019, sebesar Rp2,3 miliar.
Plt Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palangka Raya, Supriyanto mengatakan, penggunaan anggaran senilai Rp2,3 miliar itu di antaranya untuk pembentukan tim satuan tugas kebakaran hutan dan lahan termasuk tahapan penanggulangan kebakaran lahan.
Supriyanto menjelaskan, anggaran tersebut berasal dari pemerintah pusat yang disalurkan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan masuk dalam pos belanja tidak terduga (BTT).
"Sisa anggaran yang tidak digunakan akan dikembalikan ke kas daerah untuk digunakan jika terjadi musibah atau kejadian tak terduga terkait kebencanaan," katanya di Palangka Raya, Jumat (6/9).
Saat ini kebakaran lahan di Kota Palangka Raya kembali marak setelah sekitar dua pekan lebih kota itu tidak diguyur hujan. Akibatnya kabut asap kembali menyelimuti Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah ini.
Ia mengajak masyarakat, turut aktif melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan yang berujung pada bencana kabut asap itu.
Data BMKG yang dipantau dari satelit Himawari-8 GeoHotspot, mencatat sebanyak 78 titik panas di Sumatera, 11 titik panas di Sulawesi, dan yang paling banyak berada di Kalimantan sebanyak 458 titik panas.
Citra satelit Himawari-8 ini, menggunakan data suhu kecerahan kanal infrared untuk filtering awan, serta menentukan anomali suhu panas yang menunjukkan potensi terjadi kebakaran hutan (titik merah).
Selain itu, ditampilkan juga citra Red, Green, Blue (RGB) pada kanal visibel dan near infrared untuk mendeteksi sebaran asap (warna coklat) untuk lebih memastikan didaerah tersebut terjadi kebakaran.
