Nomor Induk Kependudukan (NIK) milik Presiden Joko Widodo (Jokowi ) tersebar di media sosial usai diduga berawal dari situs Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kini KPU tidak lagi menampilkan NIK milik Presien Jokowi.
"Sudah kita take down, sudah kita turunkan," kata Ketua KPU Ilham Saputra di Kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/9/2021).
Dijelaskan Ilham ditampilkannya NIK milik Presiden Jokowi adalah salah satu bagian terkait dari teknis pencalonan presiden di tahun 2019 lalu. Kemudian sudah disetujui oleh calon presiden tersebut menyetujui untuk dipublikasikan, begitu juga dengan calon presiden lainnya yakni Prabowo Subianto.
Baca Juga: Korban Bully di KPI Masih Alami Gangguan Psikis, Mulai Pencernaan Hingga Sulit Konsentrasi
"Hal teknis terkait pencalonan, nah pencalonan itu memang melalui persetujuan si calon (presiden) untuk bisa dipublikasi. Nah jadi penulisan itu sudah persetujuan dari calon, ketika itu pak Jokowi dan Pak prabowo," jelas Ilham.
Maka dari itu, lanjut dia, publikasi data pribadi melalui persetujuan para calon presiden. Dia pun menekankan tersebarnya NIK Presiden Jokowi itu bukanlah bentuk kebocoran data dari KPU.
"Saya kita tidak ya, karena itu KPU bagian dari tugas kami utk melakukan, setelah bertanya kepada pasangan calon apakah itu ingin dipublikasikan atau tidak," tandasnya.
Sebelumnya diketahui data pribadi Presiden Jokowi tersebar di media sosial Twitter. Nomor Induk Kependudukan (NIK) orang nomor satu di Indonesia itu bisa diakses dengan mudah di situs Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Tersebarnya NIK tersebut, netizen dapat mengakses aplikasi PeduliLindungi dengan menggunakan NIK Jokowi.
Alhasil, ada beberapa netizen yang mengunggah sertifikat vaksin Jokowi yang mengandung sejumlah data pribadi.
