Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berisikan penolakan terhadap kenaikan BBM bersubsidi.
Syaikhu awalnya memuji kepemimpinan Presiden Jokowi dalam menangani pandemi Covid-19 yang terus membaik. Tetapi sekarang masyarakat berharap besar bisa kembali bekerja, berusaha, dan beraktivitas normal sebagaimana sebelum pandemi Covid-19.
“Di saat rakyat masih berjuang bangkit kembali, kami mendengar bahwa Bapak akan menaikkan harga BBM bersubsidi berupa pertalite dan solar. Kami meminta Bapak Presiden untuk mempertimbangkan kembali rencana tersebut dengan lebih matang,” kata Syaikhu Jumat (2/9/2022).
Disebutkan Syaikhu, menurut pandangan PKS, kebijakan menaikan harga BBM bersubsidi tidak tepat untuk diambil.
Kebijakan tersebut justru menunjukkan sikap pemerintah yang tidak berempati dengan kondisi masyarakat yang masih dalam kesulitan ekonomi pasca pandemi. Ditambah lagi saat ini sedang terjadi krisis pangan.
“Harga-harga sembako saat ini sudah meningkat tajam, apalagi jika nanti saat BBM bersubsidi dinaikkan, harga akan semakin tidak terkendali,” jelas Syaikhu.
Karenanya, dia harap Presiden Jokowi bisa memertimbangkan kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Mengingat pihaknya juga banyak mendapatkan aduan dari masyarakat terhadap proyek pemerintah yang tetap berjalan.
Semisalnya, proyek Ibu Kota Negara (IKN) dan kereta cepat Jakarta-Bandung, yang tetap meskipun memakan biaya besar. Tapi kenapa harga BBM subsidi yang terjangkau bagi masyarakat, pemerintah tak bisa menjaganya.
“Kami juga mendapat banyak aduan dan aspirasi rakyat: mengapa untuk membangun Ibu Kota Negara yang baru pemerintah ada dana? Mengapa untuk menanggung pembengkakan biaya Kereta Cepat Jakarta-Bandung pemerintah sanggup?” tanya Syaikhu.
“Namun, untuk memastikan harga BBM tetap terjangkau sebagai kebutuhan mendasar rakyat justru tidak sanggup? Lidah kami kelu untuk menjawabnya,” tandasnya.
