The Most Engaging Media For Millennials and GEN Z

Baleg DPR Tetapkan 40 RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2022, Berikut Rinciannya
Ilustrasi Undang-undang. (Istimewa)
News

Baleg DPR Tetapkan 40 RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2022, Berikut Rinciannya

26 RUU usulan DPR.

Selasa, 07 Desember 2021 08:19 WIB 07 Desember 2021, 08:19 WIB

INDOZONE.ID - Badan Legislasi DPR RI bersama pemerintah sudah menyepakati daftar program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2022. Sebanyak 40 Rancangan Undang-Undang ditetapkan masuk dalam Prolegnas Prioritas tahun 2022.

Penetapan tersebut dilakukan saat Baleg menggelar rapat kerja bersama dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pada Senin (6/12/2021) malam.

"Saya ingin menegaskan kembali, jadi semua fraksi setuju?" ungkap Wakil Ketua Baleg M. Nurdin selaku pemimpin rapat.

"Setuju," jawab anggota.

40 RUU yang masuk dalam prolegnas prioritas tahun 2022 ini terdiri dari 26 RUU usulan DPR RI, 12 RUU usulan pemerintah, dan 2 RUU usulan DPD.

Di luar daftar Prolegnas Prioritas 2022, pemerintah dan DPR turut menyepakati enam RUU kumulatif terbuka. Salah satu dari enam RUU itu adalah terkait perubahan tentang Undang-Undang Cipta Kerja, yang merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi.

Baca juga: Pemerintah dan DPR Sepakat untuk Mengesahkan RUU Kejaksaan yang Baru

Sementara itu, Menkumham Yasonna Laoly berharap daftar Prolegnas Prioritas 2022 itu dapat segera disahkan dalam rapat paripurna mendatang.

"Malam ini kita sudah menghasilkan kesepakatan bersama mengenai Proglenas Prioritas tahun 2022 dan semoga besok dapat ditetapkan dalam rapat paripurna," beber Yasonna.

Berikut rincian 40 RUU yang masuk dalam prolegnas prioritas tahun 2022.

RUU usulan DPR:

  1. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
  2. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
  3. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
  4. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
  5. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
  6. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
  7. Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Terbarukan
  8. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
  9. Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan
  10. Rancangan Undang-Undang  tentang Praktik Psikologi
  11. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional
  12. Rancangan Undang-Undang tentang Reformasi Pengembangandan Penguatan Sektor Keuangan
  13. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
  14. Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual
  15. Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol
  16. Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
  17. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Papua Barat
  18. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado
  19. Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat
  20. Rancangan Undang-Undang tentang Bahan Kimia
  21. Rancangan Undang-Undang tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Anggota DPR RI
  22. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara
  23. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
  24. Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat
  25. Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama
  26. Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak

RUU usulan pemerintah:

  1. Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi
  2. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
  3. RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  4. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
  5. RUU tentang Hukum Acara Perdata
  6. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
  7. RUU tentang Ibu Kota Negara
  8. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia (RUU tentang Landas Kontinen)
  9. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah)
  10. RUU tentang Wabah (dalam Prolegnas 2020-2024 tertulis: RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular)
  11. RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
  12. RUU tentang Desain Industri (dalam Prolegnas 2020-2024, tertulis: RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri)

RUU usulan DPD:

  1. RUU tentang Daerah Kepulauan
  2. RUU tentang Badan Usaha Milik Desa

RUU Kumulatif Terbuka

  1. Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional
  2. Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka akibat Putusan Mahkamah Konstitusi
  3. RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (DPR/PEMERINTAH)
  4. Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
  5. Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
  6. Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang.

Artikel Menarik Lainnya:

TAG
Gema Trisna Yudha
Fitri
Harits Tryan Akhmad
JOIN US
JOIN US