Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengatakan bahwa pihaknya sudah mendapat izin dari Presiden Joko Widodo terkait rencana mendatangkan rektor asing.
"Sudah saya sampaikan secara lisan, Bapak Presiden setuju," katanya usai menghadiri pengambilan sumpah dokter baru Universitas Diponegoro di Semarang, Jawa Tengah, Kamis, dilansir dari Antara.
Karena itu, rencana itu akan dibahas dalam rapat kabinet. Kemudian, akan dilakukan perbaikan terhadap tata kelola serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. "Budget, sistem akan ditata. Undang-undang harus diperbaiki," katanya.
Di Indonesia sendiri ada 4.700 perguruan tinggi, karena itu agar penerapan rektor asing bisa dimulai pada 2020, perlu pemetaan perguruan tinggi yang akan melaksanakannya.
Pada tahap awal, dua sampai lima perguruan tinggi akan dijadikan contoh terlebih dulu. "Bisa PTNBH, bisa swasta, akan dilihat dulu," katanya.
Rencana pengangkatan rektor asing untuk memimpin Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia, diklaim Kementeran Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) sebagai cara kolaborasi dengan PT luar negeri.
Mohamad Nasir mengakui, selama beberapa pekan ini, dirinya dibully atas rencana penempatan rektor asing. Padahal, tanpa kerja sama dengan PT yang sudah kelas dunia, sangat tidak mungkin PTN masuk jajaran dunia.
Wacana menggunakan jasa rektor dari luar negeri, lanjut ia, sudah ada sejak 2016. Namun, selalu ada penolakan yang sangat luar biasa. "PT di seluruh dunia ini berkolaborasi sudah biasa. Rektor asing sudah biasa," katanya.
Ia menyebut, sejumlah negara seperti Singapura, Hongkong, serta Norwegia juga memilih rektor asing untuk meningkatkan kualitas perguruan tingginya. "Beri kesempatan rektor asing, jangan ditutup," katanya.
